Jakarta, CNN Indonesia —
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyebut pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (PPA-PPO) tidak Nanti akan berhenti di 11 Polda dan 22 Polres.
Dedi menjelaskan Direktorat tersebut Nanti akan terus ditambah khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi titik rawan perdagangan orang seperti Polda Kepri, Malut, Bali Sampai sekarang Banten.
Dedi mengatakan pihaknya Sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terkait titik-titik krusial yang Sangat dianjurkan dilakukan penambahan Direktorat PPA-PPO.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ada beberapa Polda yang belum, kami Pernah diskusi dengan Wamen ada tambahan nanti untuk Kepri, Kaltara, kemudian Bali, Banten, Malut,” jelasnya.
Dedi menjelaskan penambahan Direktorat PPA-PPO itu dilakukan sebagai bentuk mitigasi terhadap kejahatan perdagangan orang yang bisa terjadi lintas negara.
“Ada beberapa Polda yang Nanti akan kita persiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal terjadinya kejahatan TPPO,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan Sesuai aturan data periode 2020 Sampai sekarang 2023, Kamboja dan Myanmar menjadi Tempat utama eksploitasi pekerja dari WNI.
“Peta korban WNI di kawasan Asia dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja, Filipina, dengan simpul transitnya di Thailand, Laos dan Myanmar,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan khusus untuk Filipina terdapat pola perlintasan jaringan TPPO yang berbeda. Pasalnya garis pantai kedua negara ini terbentang luas sehingga memiliki banyak titik masuk.
“Ada terjadi perbedaan pola (masuk jaringan TPPO) terutama di Indonesia dan Filipina. Ini negara-negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas, pintu masuknya banyak,” pungkasnya.
Sebelumnya Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres jajaran.
Peluncuran Direktorat PPA-PPO tersebut turut dihadiri oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, Menteri PAN-RB Rini Widyanti dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.
“Hari ini kita luncurkan 11 Polda dan 22 Polres untuk dibentuk Direktorat PPA dan PPO tingkat Polda dan Polres,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (21/1).
Kapolri berharap dengan adanya Direktorat PPA-PPO di tingkat wilayah dapat mengatasi permasalahan yang menjadi Kejadian Unggul gunung es selama ini.
(tfq/dal)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
