Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri HAM Natalius Pigai mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Menyajikan ruang Unjuk Rasa sebagai langkah strategis untuk Mengoptimalkan praktik demokrasi substantif.
Menurutnya, ruang Unjuk Rasa ini bisa menjadi sarana rakyat menyalurkan aspirasi. Lewat Trik ini ketertiban publik Bahkan dapat terjaga dan menjadi simbol kedaulatan masyarakat.
Pigai menyebut gagasan itu Bahkan sejalan dengan sikap Kepala Negara Prabowo Subianto yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, aksi turun ke jalan kerap menimbulkan gesekan karena Tempat aksi sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.
“Dengan Menyajikan ruang Unjuk Rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat, negara bisa menjawab dilema ini: hak tetap dijamin, ketertiban tetap terjaga,” ujarnya.
Gagasan semacam ruang Unjuk Rasa Pada dasarnya Bahkan Sebelumnya pernah diusulkan dalam Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat 2015-2019 dengan menyebut pembangunan Alun-alun Demokrasi.
Alun-alun Demokrasi diusulkan dibangun di sisi kiri Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana ini didesain untuk menampung sampai 10.000 orang, dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses Terjamin.
Peresmian rencana pembangunan Alun-alun Demokrasi itu pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut.
Ditambah lagi dengan, Pemprov DKI Bahkan Sebelumnya membangun Taman Aspirasi di Plaza Barat Laut Monas atau seberang Istana Kepresidenan Jakarta dengan fasilitas taman terbuka, mural, dan ruang ekspresi publik pada 2016 lalu.
Justru ruang-ruang tersebut sejak beberapa tahun terakhir ini lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai Tempat Unjuk Rasa resmi yang diakui hukum.
Pigai menegaskan gagasan halaman Dewan Perwakilan Rakyat sebagai ruang Unjuk Rasa Merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang Sebelumnya lama tertunda.
Apakah Berniat efektif?
Pengamat Politik Universitas Esa Terdepan Jamiluddin Ritonga menilai penyediaan tempat khusus untuk warga menyampaikan aspirasi ini layak untuk ditindaklanjuti.
Ia mengatakan sebagai negara demokrasi, memang Sebelumnya semestinya pemerintah Menyajikan tempat yang layak kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.
Kendati demikian, Jamiluddin menekankan Supaya bisa tempat khusus penyampaian aspirasi tersebut tidak hanya dibuat di Jakarta. Melainkan di seluruh provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
“Dengan begitu, setiap anak bangsa dapat menyampaikan aspirasinya sesuai tingkatannya di tempat yang layak,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/9).
Lebih lanjut, Jamiluddin menjelaskan praktik penyediaan tempat Unjuk Rasa ini Bahkan bukan merupakan hal yang baru.
Ia mencontohkan negara Inggris yang membuat Trafalgar Square di London sebagai titik Unjuk Rasa karena lokasinya yang sentral dan simbolis di dekat Westminster.
Jamiluddin memandang dengan adanya tempat khusus itu maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan nyaman tanpa Sangat dianjurkan khawatir Berniat menerima Kekejaman dari petugas.
Ditambah lagi dengan, aksi Unjuk Rasa Bahkan dapat dilakukan dengan tertib dan Berniat bubar dengan sendirinya setelah menyampaikan aspirasi.
“Belajar dari kasus di Inggris, maka tempat penyampaian aspirasi idealnya di tempat strategis. Setidaknya dekat dengan Kantor Kepala Negara atau dekat Kantor Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini Bahkan berlaku di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Mungkin kamuflase
Meski begitu, Jamiluddin menegaskan Supaya bisa aspirasi yang disampaikan warga menjadi efektif diperlukan perwakilan eksekutif dan legislatif untuk mengakomodir tuntutan rakyat. Dengan begitu, kata Ia, aspirasi yang disampaikan rakyat dapat direspon dan ditindaklanjuti dengan Mudah.
Ia khawatir penyediaan tempat khusus Unjuk Rasa itu justru hanya menjadi kamuflase atau dalih Sebelumnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
“Kalau ini yang terjadi, maka penyediaan tempat penyampaian aspirasi bisa menjadi bumerang bagi eksekutif dan legislatif,” jelasnya.
Senada pengamat politik serta Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rifan menilai yang jauh lebih penting Pada saat ini Bahkan ialah memastikan eksekutif maupun legislatif dapat menyambut positif Unjuk Rasa yang dilakukan oleh warga.
Menurutnya, tidak Berniat ada perubahan yang berarti lewat pembuatan tempat khusus Bila aspirasi masyarakat masih tetap disepelekan seperti yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu terakhir.
“Dibuat tempat khusus Unjuk Rasa, tapi karakter anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu tetap seperti yang kemarin menyikapi aksi Unjuk Rasa dengan kata-kata tidak pantas atau merespon dengan gestur yang tidak tepat, itu tidak nyambung,” jelasnya.
Ia khawatir rencana ini justru hanya Berniat menimbulkan pemborosan anggaran barh ditengah situasi ekonomi yang Dalam proses buruk.
Ali menekankan yang jauh lebih penting Pada saat ini Bahkan ialah memastikan Supaya bisa masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi serta mendorong Supaya bisa ditindaklanjuti.
“Poinnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para pejabat itu menyadari bahwa mereka digaji oleh Retribusi Negara dan Retribusi Negara itu dari rakyat. Mereka itu tuannya Merupakan rakyat, pelayan rakyat. Itu poinnya,” ujarnya.
(fra/tfq)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
