Politik Prancis Semakin Kacau, Sekutu Desak Macron Mundur


Jakarta, CNN Indonesia

Mantan Perdana Menteri Prancis yang Bahkan sekutu Kepala Negara Emmanuel Macron, Edouard Philippe, memintanya mengundurkan diri untuk mengakhiri Instabilitas Politik yang semakin kacau.

Philippe mengatakan ketidakstabilan politik Prancis tak boleh berlangsung lama. Ia Bahkan menyarankan pemilihan umum lebih awal.



ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“[Janji Macron untuk tetap bertahan hingga pemilihan umum 2027] Akan segera terlalu lama dan Akan segera merugikan Prancis,” kata Ia ke stasiun radio Prancis RTL pada Selasa (7/10), dikutip Euro News.

Philippe lalu menyarankan Macron sebaiknya menunggu Sampai saat ini anggaran 2026 disahkan sebelum Menggelar pemilihan umum.

“Saya tidak Membantu pengunduran diri yang tiba-tiba dan brutal,” ungkap PM pertama di pemerintahan Macron ini.

Di luar itu, Philippe disebut-sebut Akan segera mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Negara berikutnya.

Mantan perdana menteri lain Gabriel Attal, yang diangkat pada 2024 selama masa jabatan kedua Macron, Bahkan sempat mengkritik Kepala Negara.

“Seperti banyak orang Prancis lainnya, saya tidak lagi memahami keputusan Kepala Negara,” ujar Attal kepada penyiar TF1.

Justru, Attal tak sampai menuntut pengunduran diri Macron.

Instabilitas Politik membayangi pemerintahan Macron. Sejak tiga tahun terakhir, Prancis Sebelumnya empat kali ganti perdana menteri.

Terbaru, Macron memilih Sebastien Lecornu pada September lalu. Justru, belum genap sebulan menjabat, Ia mengundurkan diri.

Gonjang-ganjing politik di Prancis ini bermula saat Macron membubarkan majelis rendah pada Juni 2024. Setelah pembubaran, Prancis menggelar pemilihan legislatif.

Justru, suara di parlemen seimbang, tak ada kubu mayoritas sehingga menyulitkan Macron memimpin pemerintahan.

Aliansi yang dipimpin partai Macron Sebelumnya merosot sejak 2022, sementara partai sayap kanan ekstrem Partai Nasional muncul jadi partai terbesar.

(isa/bac)


Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

Exit mobile version