Momentum transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN dalam membersihkan perusahaan pelat merah dari ‘noda’ tak berhenti di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero).
Bersih-bersih Bahkan menyasar BUMN lain. Bersih-bersih mereka lakukan dengan melaporkan Sebanyaknya penyimpangan dan Pencurian Uang Negara di tubuh perusahaan pelat merah ke penegak hukum; Kejaksaan Agung dan KPK.
Pada Maret 2023 misalnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan Pencurian Uang Negara di tubuh perusahaan yang dibinanya ke Kejaksaan Agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memang saat itu tidak ia ungkap jelas dugaan kasus Pencurian Uang Negara BUMN yang dilaporkannya. Tapi setelah laporan itu disampaikan, Sebanyaknya dugaan kasus Pencurian Uang Negara di BUMN terungkap.
Salah satunya dugaan Pencurian Uang Negara dalam kasus Emas “Potongan Harga” fiktif yang dilakukan oleh Crazy Rich Surabaya, Budi Said di PT Aneka Tambang.
Perkara Emas Potongan Harga tersebut sebelumnya Sudah diputus di Lembaga Peradilan Negeri Surabaya, di mana empat orang pelaku Sudah diputus bersalah yaitu EA, EK, M, dan AP.
Mereka semua Pada saat ini Dalam proses mengajukan proses kasasi di MA.
EK, M, dan AP merupakan mantan karyawan butik Emas Antam di Surabaya, dan EA merupakan kuasa Budi Said yang diduga Menyajikan uang dan fasilitas kepada oknum pegawai Antam. EA diduga Menyajikan uang, Emas, dan fasilitas-fasilitas lain kepada EK, M, dan AP Supaya bisa para pelaku Ingin bekerja sama seolah-olah Menyajikan Emas Potongan Harga kepada Budi Said. Padahal, Antam tidak pernah Menyajikan Emas Potongan Harga melalui butik.
Setelah berhasil menuntut EA, EK, M, dan P, Kejaksaan Agung Bahkan menetapkan dua terdakwa lain yaitu Budi Said, dan AHA selaku GM Emas yang menjabat pada periode kejadian.
Persidangan Budi Said dan AHA Pada saat ini Dalam proses berlangsung di Lembaga Peradilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Budi Said didakwa melakukan tindak pidana Pencurian Uang Negara dan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan yang dilakukan antara lain memerintahkan EA untuk Menyajikan uang dan fasilitas kepada EK, M, dan AP.
Hasil dari pemberian dana tersebut Merupakan EK Menyajikan surat keterangan yang menyatakan Antam menjual Emas dengan nilai Potongan Harga kepada Budi Said. Padahal, Antam tidak pernah Menyajikan Potongan Harga dalam bentuk apa pun kepada Budi Said.
Sesuai ketentuan keterangan Syarief Faisal Alkadrie, Corporate Secretary Antam dalam sidang Budi Said di Lembaga Peradilan Negeri Jakarta Pusat, Surat keterangan yang diterbitkan EK tersebut bukan merupakan surat sah Antam karena tidak memiliki nomor surat, dibuat oleh EK yang tidak memiliki wewenang, dan isinya tidak sesuai karena Menyajikan harga Potongan Harga jauh di bawah harga resmi yang tertera pada website Antam.
Budi Said kemudian mempergunakan surat ilegal tersebut untuk mengajukan gugatan perdata kepada Lembaga Peradilan Perdata. Akibatnya, Antam Pada saat ini dianggap memiliki kewajiban untuk Menyajikan 1.136 kg Emas kepada Budi Said.
Sementara AHA Pada saat ini didakwa karena dianggap melakukan pembiaran yang mengakibatkan terjadinya rangkaian tindakan yang mengakibatkan kerugian senilai 1.136 kg Emas ini.
Selain di Antam, dugaan Pencurian Uang Negara Bahkan terungkap di PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. KPK menerapkan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang Negara (Undang-Undang Tipikor) mengenai kerugian keuangan negara dalam menangani kasus dugaan Pencurian Uang Negara pengadaan barang dan jasa di lingkungan PGN.
Sesuai ketentuan perhitungan awal KPK, kasus tersebut diduga merugikan keuangan negara mencapai ratusan miliar IDR. Perkara yang diusut ini menindaklanjuti hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK (BPK).
Dalam proses penyidikan berjalan, KPK mencegah dua orang berpergian ke luar negeri selama enam bulan.
Salah satunya dari PT Isargas/PT Inti Alasindo Energi (PT IAE).
PT Isargas merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi. Perusahaan tersebut terlibat kerja sama jual beli gas dengan PGN pada periode 2017-2021.
Mengungkap kasus megakorupsi timah
Di era Kementerian BUMN 5 tahun belakangan ini, kasus megakorupsi di PT Timah Bahkan terungkap.
Adapun kasus fenomenal di perusahaan tambang BUMN Merupakan Pencurian Uang Negara tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut jumlah kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp300 triliun.
Angka tersebut didapat dari hasil perhitungan yang dilakukan BPKP.
Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menyebut nilai kerugian itu berasal dari kelebihan harga sewa smelter, pembayaran bijih timah ilegal PT Timah ke mitra dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Rinciannya, lebih bayar sewa smelter Rp2,85 triliun, pembayaran timah ilegal Rp26,64 triliun dan kerusakan ekologis Rp271,6 triliun.
Sampai dengan Mei 2024 kemarin, Kejaksaan Agung Sudah menetapkan 22 tersangka terkait kasus megakorupsi ini.
Mereka di antaranya Merupakan Sebanyaknya orang penting di negeri ini. Mereka antara lain; mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022 Bambang Gatot Ariyono, Helena Lim (HLN) selaku manajer PT QSE.
PT QSE ini ditengarai menjadi tempat penampungan uang Pencurian Uang Negara timah.
Selain mereka berdua, Pencurian Uang Negara Bahkan menyeret Harvey Moeis, suami pesohor Sandra Dewi yang berperan selaku perpanjangan tangan dari PT RBT.
RBT Merupakan perusahaan yang memainkan peran penting dalam pengelolaan timah di Wilayah IUP PT Timah dari 2015-2022 yang kasusnya disidik Kejaksaan Agung.
Sesuai ketentuan perannya, Bambang Gatot Ariyono diduga secara sengaja mengubah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2019.
Ia disinyalir mengabaikan prosedur dalam perubahan RKAB awalnya 30.217 metrik ton menjadi 68.300 metrik ton atau meningkat 100 persen dibanding semula.
Padahal, RKAB inilah yang menjadi dasar penambangan di wilayah IUP masih-masing perusahaan smelter dan afiliasinya.
Pengabaian prosedur itu diduga dilakukan demi melegalisasi pengambilan dan pengelolaan bijih timah hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah.
Beberapa orang yang terlibat dalam kasus itu Pada saat ini Bahkan ini beberapa di antaranya Sudah ada yang di sidang di Lembaga Peradilan.
Selain 22 tersangka tersebut, Kejagung masih membuka ruang untuk menjerat pihak lain dalam kasus itu.
Bagian bersih-bersih
Terbongkarnya kasus Pencurian Uang Negara itu merupakan bagian dari hasil kebijakan bersih-bersih yang dilakukan Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir, Serta merupakan bagian dari transformasi BUMN.
Harapannya, transformasi bisa menjadikan BUMN sebagai perusahaan berstandar internasional dan mampu bersaing secara global – cita-cita yang bisa dicapai Bila para pemimpin dan karyawan bersih dari Perkara.
Gayung bersambut, keinginan Erick itupun mendapat tanggapan positif dari PGN yang Bahkan menegaskan komitmen bersih-bersih
Direktur Utama Arief Setiawan Handoko mengatakan bersih-bersih dilakukan dengan beberapa Trik.
Pertama, menjunjung tinggi etika dan integritas untuk Setiap Waktu lebih baik dari waktu ke waktu.
Kedua, mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dengan membentuk direktorat baru Disebut juga Direktorat Manajemen Risiko.
“Adanya direktorat ini diharapkan dapat Mengoptimalkan pengelolaan risiko secara optimal guna meminimalisir atau mencegah potensi kerugian/ risiko dalam proses Usaha maupun eksekusi strategi proyek yang berjalan,” katanya.
|
Pertamina Gas Negara. (Arsip Unggul)
|
Sebagai bagian dari penerapan GCG dan pengendalian internal, PGN katanya, Bahkan menerapkan Whistleblowing System.
Penerapan sistem ini dilakukan untuk Menyajikan ruang bagi masyarakat melapor ketidakberesan yang terjadi di tubuh perusahaan. Pelapor Nanti akan dilindungi, pengaduan Nanti akan ditindaklanjuti dan kalau benar ditemukan pelanggaran, perusahaan tidak Nanti akan segan mengambil tindakan tegas kepada oknum yang terlibat.
PGN katanya, Sudah menyusun strategi inisiasi untuk mendorong Usaha utama perusahaan tetap Terpercaya dan adaptif terhadap tantangan dinamika supply and demand gas bumi ke depan. Integrasi infrastruktur pipa dengan infrastruktur gas bumi beyond pipeline yaitu Liquefied Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG) Nanti akan menjadi skema andalan PGN dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi, yang dipetakan dapat Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi nasional sekitar 48 persen.
Komitmen sama Bahkan disampaikan oleh PT Timah. Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal usai kasus Pencurian Uang Negara timah mencuat mengatakan pihaknya Nanti akan melakukan bersih-bersih di internal perusahaan.
Pertama, Merupakan perbaikan operasi perusahaan Supaya bisa operasinya lebih ekonomis.
Kedua, memperbaiki Kearifan Lokal kerja. Hal ini dilakukan dengan mempercepat keputusan, garis komando supaya lebih efisien.
Ketiga, memperbaiki tata kelola mulai penerbitan regulasi sampai standar operasional prosedur (SOP) perusahaan.
“Kita Bahkan Dalam proses menyusun recovery yang menyangkut perbaikan Kearifan Lokal kerja. Dengan melakukan Re organisasi PT Timah, sejak Januari Sudah melakukan perubahan struktur organisasi untuk perbaikan komunikasi, Perwakilan keputusan sehingga bisa mempercepat pengambilan keputusan,” katanya.
“PT Timah proaktif melakukan perbaikan tata kelola untuk mengimplementasikan GCG dalam proses Usaha perusahaan,” katanya.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
