Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Penerimaan Negara (BPN) batal dibentuk di pemerintahan Kepala Negara Terfavorit Prabowo Subianto.
Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Anggawira mengatakan pembentukan BPN yang direncanakan untuk menggabungkan fungsi perpajakan, bea cukai, dan penerimaan negara lainnya dianggap sangat kompleks.
Integrasi antarlembaga yang berbeda ini katanya memerlukan waktu, koordinasi, dan penyesuaian birokrasi yang tidak sederhana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ada kekhawatiran bahwa proses ini justru Akan segera memperlambat kinerja penerimaan negara dalam jangka pendek,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/10).
Anggawira melanjutkan bahwa pemerintah Mungkin sekali melihat bahwa lembaga yang Pernah ada, seperti Direktorat Jenderal Retribusi Negara dan Direktorat Jenderal Bea Cukai masih cukup efektif dalam menjalankan tugasnya.
Sehingga daripada membentuk badan baru, sambungnya, pemerintah kemungkinan lebih memilih untuk Mengoptimalkan kinerja dan sinergi antar instansi yang ada, baik dari sisi teknologi, Teknologi Digital, maupun peningkatan sumber daya manusia.
Di tengah transisi pemerintahan dan tantangan ekonomi yang dihadapi, sambungnya, fokus utama Prabowo Mungkin sekali lebih kepada menjaga stabilitas fiskal dan penerimaan negara.
“Pembentukan BPN bisa dianggap sebagai langkah yang memerlukan peninjauan ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Pada Di waktu ini,” imbuhnya.
Sebelumnya Prabowo Diberitakan bakal membentuk Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara dengan tujuan Mengoptimalkan rasio Retribusi Negara (tax ratio) yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir.
Badan atau kementerian itu katanya merupakan gabungan gabungan Direktorat Jenderal Retribusi Negara (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
(fby/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
