Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi DKI memastikan tarif MRT Jakarta dan LRT tidak Berniat naik di tengah wacana efisiensi Bantuan Pemerintah transportasi, menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
“Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik. Kajian terhadap ‘willingness to pay‘ (kesediaan membayar) dan ‘ability to pay‘ (kemampuan membayar) menunjukkan bahwa tarif yang berlaku masih dalam batas tarif yang berlaku Di waktu ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo dalam Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (9/10), dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Safrin, Bila dilihat untuk perhitungan tahun lalu terkait keekonomian tarif MRT itu sebesar Rp13.000. Tetapi tarif yang berlaku Rp7.000 sehingga Bantuan Pemerintah pada 2024 rata-rata per pelanggan itu sekitar Rp6.000.
Angka ini, menurutnya, masih masuk dalam skema Bantuan Pemerintah transportasi yang Pernah terjadi dirancang.
Berbeda dengan MRT dan LRT, Syafrin mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta terakhir kali ditetapkan pada 2005, Dengan kata lain Rp3.500. Dalam dua dekade terakhir, upah minimum provinsi (UMP) Pernah terjadi meningkat enam kali lipat dan Ketidakstabilan Ekonomi kumulatif mencapai 186,7 persen.
Merujuk pada analisis tersebut, penyesuaian tarif Transjakarta dinilai Pernah seharusnya dilakukan untuk menjaga keberlanjutan layanan.
“Cost recovery Transjakarta turun dari 34 persen pada 2015 menjadi 14 persen Di waktu ini. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk menutup itu semakin tinggi. Tapi belum ada angka (penyesuaiannya), masih terus didetailkan,” katanya.
Cost recovery menunjukkan seberapa besar biaya operasional yang bisa ditutup dari tarif yang dibayarkan oleh penumpang. Sisanya biasanya ditanggung oleh pemerintah melalui Bantuan Pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiya mengatakan untuk rute seperti Bundaran HI-Lebak Bulus nilai keekonomian Kenyataannya mencapai Rp32.000, sedangkan tarif yang dibayar penumpang hanya Rp14.000.
Selisih sebesar Rp18.000 ditanggung pemerintah melalui skema public service obligation (PSO) atau Bantuan Pemerintah layanan publik.
“Supaya bisa perusahaan tetap berkelanjutan, kami mengembangkan pendapatan dari non-farebox,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan operasional, MRT Jakarta mengandalkan berbagai sumber pendapatan di luar tarif penumpang, seperti penamaan (naming rights), penyewaan ruang ritel dan komersial, serta aktivitas digital dan media.
Sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan pemerintah provinsi Berniat mengkaji ulang skema Bantuan Pemerintah transportasi umum sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran, menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa kajian tersebut tidak serta-merta Berniat berujung pada kenaikan tarif transportasi umum di Jakarta.
“Bantuan Pemerintah transportasi kita besar sekali, tapi bukan berarti tarif Berniat langsung dinaikkan. Ini hanya contoh,” ujar Pramono pada Senin (6/10).
Ia mengungkapkan bahwa besaran Bantuan Pemerintah transportasi umum di Jakarta Di waktu ini mencapai hampir Rp15.000 per orang, sehingga Harus ditinjau kembali Supaya bisa tetap sejalan dengan kondisi fiskal daerah tanpa mengorbankan aksesibilitas layanan publik.
Pemangkasan dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH), membuat proyeksi APBD DKI 2025 turun signifikan Dengan kata lain dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,03 triliun.
(fra/antara/fra)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
