Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Pemimpin Negara Ma’ruf Amin berharap kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berlanjut di masa pemerintahan Pemimpin Negara Terfavorit Prabowo Subianto mendatang.
Ia mengungkap integrasi pengembangan ekonomi syariah Sebelumnya masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Ke depan, pemerintah Sangat dianjurkan terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas,” ujar Ma’ruf dalam peresmian Center for Sharia Economic Development oleh INDEF di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya harap ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang Akan segera datang Bapak Pemimpin Negara Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf menyebut sejak 2020 fokus pengembangan ekonomi syariah yang semula hanya pada sektor keuangan dikembangkan menjadi empat fokus, Disebut juga industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, pengembangan Usaha dan pengusaha syariah.
Untuk itu, ke depan pemerintah terus mendorong dan mengawal keberlanjutan perintegrasian ekonomi dan keuangan syariah sebagai program utama.
Apalagi, perkembangan keuangan syariah semakin meningkat dengan ditandai oleh naiknya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah. Tercatat, aset Pasar Saham syariah mencapai 20 persen dari total aset Pasar Saham nasional.
Ia menekankan pengusaha syariah menjadi salah satu peran strategis di dalam industri halal. Salah satu yang menjadi fokus utama Merupakan menumbuhkan produksi syariah melalui inkubasi pengusaha di daerah maupun penguatan yang ada dari pengusaha konvensional ke syariah.
“Baik industri halal, industri keuangan, maupun infak, wakaf, zakat, itu tidak Kemungkinan bisa berjalan tanpa para pengusaha syariah,” tutur Ma’ruf.
“Karena itu menjadi fokus yang Sangat dianjurkan dikuatkan Merupakan menumbuhkan pengusaha syariah, baik melalui inkubasi pengusaha di daerah, penguatan para pengusaha yang ada, maupun penghijrahan dari pengusaha konvensional menjadi pengusaha syariah,” jelasnya.
Ia menambahkan program pengembangan ekonomi syariah berjalan baik di pusat maupun daerah di bawah kepemimpinan Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi).
Ma’ruf menyebut pada 2020, pemerintah mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang beranggotakan menteri-menteri ekonomi, seperti menteri keuangan Sampai sekarang menteri koordinator bidang perekonomian. Komite tersebut diketuai oleh Pemimpin Negara dan wakil Pemimpin Negara.
(del/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
