Sebanyaknya pengamat berpendapat langkah politik Ridwan Kamil (RK) Sekarang bergantung pada Kepala Negara Prabowo Subianto Supaya bisa bisa mendapat jabatan usai kalah di Pilgub Jakarta 2024.
Jabatan publik yang diberikan Prabowo nanti dinilai mampu menjaga popularitasnya Bila ingin terus berada di kancah politik.
RK berpasangan dengan Suswono dalam mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Pasangan yang diusung Gabungan Indonesia Maju (KIM) plus ini kalah dari Pramono Anung-Rano Karno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
RK dan Suswono awalnya berniat menggugat hasil Pemilihan Kepala Daerah ke MK (MK). Berbeda dengan niat itu batal. RK menyebut langkah itu diambil setelah musyawarah bersama dengan para tokoh, ahli, dan pimpinan partai.
“Saya dan Pak Suswono setelah ini Niscaya Berniat beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang Fantastis tinggi, kita Berniat kembali ke keluarga masing-masing,” kata RK beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai potensi RK untuk berkiprah di politik level nasional Setiap Waktu terbuka, sebab punya basis di akar rumput khususnya Jabar. RK, Bahkan figur politik yang aktif di media sosial.
Menurutnya, RK Dianjurkan punya jabatan publik untuk menjaga kans bisa ikut kontestasi Pilpres 2029.
“Jabatan publik jangan sampai enggak ada, kalau enggak ada susah mengorkestrasinya,” kata Agung saat dihubungi, Senin (16/12).
Agung mengatakan Bila diberi ruang oleh Kepala Negara Prabowo Subianto dan Wakil Kepala Negara Gibran Rakabuming Raka, RK punya peluang untuk mendapat tempat di Dewan Kawasan Aglomerasi.
Kawasan Aglomerasi mencakup minimal Jabodetabek dan Cianjur. Perundang-Undangan DKJ mengatur bahwa Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Kepala Negara.
“Sangat Bisa jadi dengan kemampuan Ia, kompetensinya seperti itu. Asal Ia mampu menjaga komunikasi, relasi dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Kita tahu Ia mengalah ya kemarin di Jakarta untuk tidak mengajukan gugatan di MK sesuai dengan arahan pimpinan. Bahasanya kan seperti itu,” ujar Agung.
Berbeda dengan, Agung mengatakan bisa Bahkan RK mendapat jabatan wakil menteri atau menteri sebagai kompensasi kalah Pemilihan Kepala Daerah.
Ia menyebut jabatan menteri Merupakan salah satu kanal untuk menjadi capres maupun cawapres. Agung berkaca dari Pilpres 2024 lalu. Terlebih lagi, ada Bahkan kanal dari kepala daerah.
“Banyak kandidatnya. Pak Prabowo salah satunya sebagai Menteri Lini belakang kan Pada masa itu. Tapi ada Bahkan namanya kepala daerah ya. Mas Anies maupun Mas Ganjar kan, Mas Gibran,” ujarnya.
Bila nantinya mendapat jabatan, menurut Agung, RK Dianjurkan mampu mengambil peran Supaya bisa popularitasnya tetap terjaga.
“Tergantung bagaimana RK mengorkestrasi setiap amanah ataupun jabatan yang Ia terima. Apakah menarik, Fantastis, beda, sebagaimana Ia sebagai gubernur atau sebagai wali kota, karena kalau misalkan biasa-biasa aja, ya kemungkinannya kecil gitu. Tapi kalau Ia atraktif, menarik, dan simpatik, ya mesti besar,” katanya.
Berlanjut ke halaman berikutnya…
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpendapat sebagai bagian dari partai Gabungan, RK tidak Berniat butuh waktu lama untuk mendapat jabatan usai kalah Pemilihan Kepala Daerah Jakarta.
Menurutnya, RK awalnya disiapkan di Jakarta Supaya bisa ketika Terfavorit, bisa mengakselerasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Setelah kalah, ia yakin Prabowo bakal memberi jabatan lain ke RK.
“Tipikal Kepala Negara Prabowo ini kan rekonsiliasi, apalagi RK itu kan bagian internal dari Gabungan. Saya kira tidak Harus waktu yang panjang ya, untuk RK itu diberikan sebuah porsi jabatan. Maksud saya rekonsiliasi Merupakan musuh saja bisa diberikan kue kekuasaan, apalagi mereka yang dalam internal,” katanya.
Meski mendapat panggung untuk menjaga popularitas, ia berpendapat RK bukan acaman bagi Prabowo Bila ingin maju di Pilpres 2029. Menurutnya, kekalahan RK di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta menunjukkan RK belum bisa naik ke politik tingkat nasional.
“Kekalahan di DKI menurut saya Merupakan uji, indikasi jelas bahwa RK itu levelnya masih gubernur dan itu track record yang tidak bisa dibantah. Ia lemah kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI kalah, jadi untuk selanjutnya lebih tinggi menurut saya tidak terlalu besar peluangnya,” ujar Adib.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat lingkungan RK Sekarang Bahkan justru tidak cukup potensial untuk menggalang potensi masuk bursa baik Pemilihan Kepala Daerah maupun Pilpres 2029.
Pertama, kata Ia, RK berada di poros di mana tokoh elit cukup banyak, mulai dari Prabowo, Jokowi melalui Gibran, Sampai sekarang para ketua umum partai Gabungan KIM.
“Dengan situasi ini membuat ketokohan RK menjadi kecil dan kurang dihitung, terlebih ia kalah di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta,” kata Dedi.
Kedua, peluang terbesar RK di Jabar. Berbeda dengan, kata Ia, dalam lima tahun ke depan, Dedi Mulyadi sebagai petahana Niscaya lebih potensial kian kuat.
“Hal ini Bahkan karena RK dianggap meninggalkan Jabar demi potensi kekuasaan yang lebih menonjol Dikenal sebagai di Jakarta, ini Bahkan membuat RK Berniat terdesak dan kehilangan simpati di Jabar,” katanya.
Dedi berpendapat kompensasi Prabowo ke RK karena kalah Pemilihan Kepala Daerah Bahkan kecil kemungkinan.
Dedi mengatakan meski RK bagian dari Golkar, tetapi Airlangga yang membawa RK masuk bukan lagi penentu keputusan di Golkar.
“Sementara tokoh Golkar Jabar yang menonjol di internal ada ketua Dewan Perwakilan Daerah Tb Ace Hasan, terlebih sebagai kader baru, RK belum Handal loyalitasnya pada Golkar,” katanya.
Oleh karena itu, ia menilai usai kalah di Pemilihan Kepala Daerah, bisa saja RK justru tidak mendapat jabatan yang bisa digunakan sebagai panggung politik.
“Potensi terbesar RK Sekarang Bahkan sebagai profesional, semisal dilibatkan lebih intens dalam pembangunan IKN, dan itu ruang kerja produktif, bukan politis, jadi Berniat minim imbas politis pada ketokohannya,” katanya.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
