Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ramai disorot pasca disinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berbeda dengan Sampai saat ini Pada Saat ini Bahkan, belum ada keputusan resmi terkait penyesuaian iuran tersebut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Dr dr Prihati Pujowaskito, SpJP(K), menyampaikan komunikasi kemungkinan kenaikan pembiayaan jaminan kesehatan nasional terus dilakukan antar kementerian dan lembaga. Belum ada keputusan final soal kenaikan iuran peserta secara umum.
“Kita Setiap Waktu berkomunikasi, tapi sejauh ini belum ada untuk kenaikan iuran,” beber dr Prihati saat ditemui di Gedung BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, skema yang direncanakan untuk disesuaikan terlebih Pada masa itu Merupakan kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI). Berbeda dengan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas sektor.
“Yang direncanakan memang Berencana dinaikkan PBI dulu, tapi kita masih menunggu collaborative government,” jelasnya.
Istilah collaborative government merujuk pada koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait sebelum kebijakan strategis Sungguh-sungguh diputuskan. Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bukan hanya persoalan teknis, tetapi Bahkan menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan fiskal negara.
Terkait apakah ada arahan khusus dari Kepala Negara Prabowo Subianto mengenai rencana kenaikan iuran, dr Prihati mengaku belum menerima informasi tersebut secara langsung.
“Saya belum mendengar, tapi Tidak mungkin tidak ada,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Menkes BGS mengatakan kenaikan resmi iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas yang selama ini membayar iuran secara mandiri.
Kenaikan ini dipastikan tak Berencana berdampak pada kelompok miskin. Menkes menyebut, peserta dari desil 1 sampai 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema PBI.
“Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Ini hanya berpengaruh pada masyarakat menengah ke atas,” tegas Menkes kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).
“Konsepnya asuransi sosial seperti BPJS memang orang yang mampu mensubsidi yang kurang mampu. Sama seperti Retribusi Negara, yang kaya bayar lebih besar tapi akses jalannya sama,” ujarnya.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video Dirut BPJS Kesehatan Bicara soal Rencana Pemutihan Tunggakan“
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
