INFO TEMPO – Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri Menyediakan hadiah insentif bagi pemerintah daerah yang berprestasi. Insentif yang diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 itu berupa uang Rp 3 miliar untuk Unggul I, Rp 2 miliar untuk Unggul II, dan Rp 1 miliar untuk Unggul III.
Adapun apresiasi ini diberikan kepada daerah dengan capaian Unggul dalam empat kategori utama, Didefinisikan sebagai penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan Kesenjangan Ekonomi dan penurunan stunting, creative financing/government entrepreneur dan pengendalian Fluktuasi Harga.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, program apresiasi tersebut dirancang untuk menciptakan Kejuaraan sehat antar daerah sekaligus mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik. “Dana ini bukan sekadar hadiah, tapi diharapkan bisa digunakan untuk Membantu kinerja daerah, terutama dalam sektor-sektor yang menjadi indikator penilaian,” kata Tito.
Pemerintah membagi penilaian dalam enam regional Supaya bisa Kejuaraan dinilai lebih seimbang Sesuai ketentuan karakteristik wilayah: Sumatra, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa-Bali, dan Papua.
Tito menyebut total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut mencapai sekitar Rp 1 triliun Sampai sekarang akhir tahun. Penilaian dilakukan bersama pihak independen untuk menjaga objektivitas. “Ini untuk memastikan transparansi,” katanya.
Insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berprestasi dipastikan tidak sekadar menjadi hadiah simbolis. Sebanyaknya kepala daerah di Kalimantan menegaskan dana penghargaan tersebut Berniat dikembalikan untuk Memanfaatkan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan misalnya, insentif yang diterima menurut Ia Berniat difokuskan untuk Memanfaatkan pengendalian Fluktuasi Harga dan kesehatan fiskal daerah. Menurut Ia, tantangan Ekonomi Dunia menuntut daerah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Rencana kita memang untuk Memanfaatkan pengendalian Fluktuasi Harga Sekaligus Memanfaatkan kesehatan keuangan daerah, sesuai dengan kategori yang kita dapat,” ujar Norsan yang wilayahnya berhasil memboyong insentif dari dua kategori creative financing/government entrepreneur dan pengendalian Fluktuasi Harga.
Selain pengendalian Fluktuasi Harga, Kalbar Bahkan mencatat penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Norsan berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk Memanfaatkan inovasi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Andi Harun mengatakan Pemerintah Kota Samarinda Berniat mengarahkan insentif penghargaan pada sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. “Kita fokus ke pelayanan dasar seperti pembangunan sekolah. Karena sesuai arahan Kepala Negara, APBD 2026 diarahkan untuk pendidikan dan kesehatan,” kata Ia.
Samarinda meraih penghargaan dalam dua kategori sekaligus, Didefinisikan sebagai creative financing/government entrepreneur dan pengendalian Fluktuasi Harga. Andi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat.
Menurut Ia, pengendalian Fluktuasi Harga Sekarang tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi Bahkan dampak situasi Ekonomi Dunia yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Kita memang serius bekerja. Yang paling utama Merupakan bagaimana persoalan di masyarakat bisa dipecahkan dan berdampak langsung,” ujarnya.
Di Kalteng, Wali Kota Fairid Naparin mengatakan penghargaan peringkat kedua kategori penanggulangan Kesenjangan Ekonomi dan penurunan stunting menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemkot Palangka Raya menerapkan pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media.
Insentif fiskal yang didapat, kata Ia, dapat Memanfaatkan skema creative financing yang selama ini diterapkan daerah, termasuk kerja sama penyediaan penerangan jalan umum dan penataan pasar tanpa membebani APBD secara penuh. “Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk belanja rutin bisa dialihkan ke program lain yang lebih prioritas,” ujar Ia.
Sementara itu, Bupati Heriyus Midel Yoseph menyampaikan hal serupa. Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang meraih peringkat ketiga kategori penurunan pengangguran Berniat menggunakan insentif Rp 1 miliar untuk Memanfaatkan program strategis daerah. “Nilainya Bisa jadi tidak terlalu besar, tetapi ini Berniat kami manfaatkan untuk mendorong peningkatan program,” kata Ia. Penghargaan tersebut, kata Ia, menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk Memanfaatkan capaian di berbagai sektor pembangunan.
Bupati Tapin Yamani mengatakan, program pemerintah pusat dan daerah Dianjurkan terkoneksi. Ia pun berencana mengikutkan kembali Tapin pada apresiasi berikutnya Manakala ada kategori bedah rumah. “Mudah-mudahan gelombang kedua, Tapin bisa mengikuti. Insya Allah kami Berniat berjuang,” kata Ia.
Sementara dana penghargaan yang diperolehnya Sekarang Berniat digunakan untuk Memanfaatkan program penanggulangan Kesenjangan Ekonomi dan penurunan stunting. “Kami kembalikan kembali untuk kebutuhan masyarakat Tapin.”
Bupati Muhammad Noor Rifani Bahkan menyebut penghargaan yang diterima Kabupaten Tabalong menjadi dorongan untuk terus Memanfaatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program unggulan daerah tersebut Merupakan mencetak 15 ribu tenaga kerja terampil melalui balai latihan kerja dan kolaborasi dengan dunia usaha. “Penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk Menyediakan pelayanan yang Unggul bagi masyarakat,” kata Noor Rifani.
Adapun Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Noor menilai pembangunan balai latihan kerja serta pelatihan keterampilan masyarakat menjadi strategi penting dalam menekan pengangguran dan Kesenjangan Ekonomi.Menurut Ia, pelatihan seperti operator alat berat, menjahit, Sampai sekarang pengolahan kue tradisional berhasil Memanfaatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru.
Melalui skema insentif fiskal tersebut, pemerintah berharap penghargaan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Dana penghargaan diharapkan menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengendalian harga pangan, Sampai sekarang penciptaan lapangan kerja. (*)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
