loading…
Ilustrasi Petugas PLN yang Dalam proses melakukan pemeliharaan jaringan transmisi guna menjaga keandalan pasokan listrik kepada masyarakat
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut Sudah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai Syarat yang berlaku.
“Masyarakat tidak Wajib cemas, karena Pemerintah Sudah menetapkan Tagihan Listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Bahkan mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam Membantu ketahanan energi nasional,” ujar Tri di Jakarta, pada Senin (16/3).
Ada pun, Penyesuaian Tagihan Listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan Sesuai ketentuan perubahan kurs, ICP, Ketidakstabilan Ekonomi, dan HBA.
Untuk Triwulan II 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode November 2025 Sampai saat ini Januari 2026, yaitu kurs Rp16.743,46 per Mata Uang Asing Amerika Serikat, ICP USD62,78 per barel, Ketidakstabilan Ekonomi 0,22 persen, serta HBA USD70 per ton.
Sekalipun secara formula terdapat potensi perubahan tarif, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan Tagihan Listrik guna menjaga stabilitas Keadaan Ekonomi Negara di tengah dinamika global. Kebijakan ini Bahkan berlaku bagi pelanggan bersubsidi yang tetap mendapatkan tarif tanpa perubahan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLN siap menjalankan kebijakan Pemerintah sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik bagi seluruh pelanggan, khususnya di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi Politik Global global.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
