Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang menimpa rakyat miskin.
Selain masalah yang berkaitan dengan pangan, upaya Bahkan mereka terus lakukan dalam Menyajikan kebutuhan papan. Sejatinya Sebelumnya banyak program yang dilaksanakan pemerintah untuk Membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah.
Di era Jokowi saja misalnya, sejak tahun pertama pemerintahannya, Jokowi langsung menggeber Program Sejuta Rumah. Dengan menggandeng para pemangku kepentingan di sektor perumahan, pemerintahannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebelumnya berupaya menggenjot penyediaan rumah.
Memang, pada tahun pertama pelaksanaan program tersebut banyak kendala yang dihadapi pemerintahan Jokowi.
Tantangan itu salah satunya berasal dari ketersediaan pasokan listrik. Itu membuat masyarakat yang ingin membeli rumah kesulitan karena hunian yang mereka ingin miliki tidak bisa di KPR kan imbas infrastruktur yang tak lengkap.
Selain pasokan listrik dan infrastruktur, pelaksanaan program sejuta rumah Bahkan terkendala oleh penyediaan lahan, harga, sertifikasi dan proses perizinan pembangunan.
Karena masalah itu, pelaksanaan Program Sejuta Rumah sempat tersendat di awal-awal pelaksanaan. Mengutip data Sekretariat Kabinet, pada 2015 misalnya, program hanya terealisasi 699.700 unit, 2016 805.169 unit, 2017 sebanyak 904.758 unit.
Bertolak belakang dengan Berikutnya, program berjalan kencang.
Pada 2018 misalnya, Program Sejuta Rumah berhasil terealisasi 1.132.621 unit, 2019 1.257.852 unit. Tapi pada 2020 lalu, karena terhambat Pandemi realisasi turun jadi 965.217 unit rumah.
Bertolak belakang dengan, angka itu berhasil diperbaiki lagi pada 2021 menjadi 1.105.707 rumah.
Lalu, pada 2022 realisasi program satu juta rumah sebanyak 1.117.491 unit, naik dari tahun sebelumnya. Angka itu terdiri dari 835.597 unit untuk MBR dan 281.894 sisanya non MBR.
Realisasi program itu Bahkan kembali naik pada 2023, Dengan kata lain menjadi 1.217.794 unit. Angka itu terdiri dari 1.010.142 unit untuk MBR dan 207.652 unit non MBR.
Khusus 2024, Sebelumnya ditetapkan prognosis sebesar 1.042.738. Sementara, Sampai saat ini akhir Juli, capaian program satu juta rumah baru mencapai 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional.
Angka tersebut meliputi pembangunan bagi MBR sebesar 484.119 unit dan non MBR 133.503 unit di seluruh Indonesia.
Tak hanya membangun, pemerintah Bahkan Menyajikan Sebanyaknya fasilitas pembiayaan demi Membantu masyarakat memiliki rumah.
Bantuan salah satunya diberikan dalam bentuk fasilitas KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Salah satu warga milenial Hafidz Febriansyah mengatakan pihaknya tetap memburu rumah bersubsidi karena gaji yang dimilikinya Sebelumnya memenuhi syarat KPR dari perbankan.
“Punya rumah di masa Saat ini Bahkan Bahkan jauh lebih baik. Penanaman Modal,” kata Hafidz.
Pria tersebut Pada akhirnya memutuskan untuk membeli rumah di kawasan Tigaraksa, Banten yang dinilai strategis karena dekat dengan pelbagai fasilitas.
Warga milienial lainnya, Deny mengatakan dirinya memutuskan untuk mencicil 20 tahun pembelian rumah. “Tidak apa-apa, umur saya masih 31,” kata Ia beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan terkait KPR FLPP sejak 2010 sampai 2023 kemarin, pemerintah Sebelumnya menggelontorkan dana Rp79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun.
Bantuan pembiayaan itu Sebelumnya banyak dirasakan jutaan masyarakat. Mengutip detik.com, salah seorang guru SDN Pantai Harapan Jaya 04, Bekasi, Jabar Via Octaviani mengaku dengan fasilitas ini Pada akhirnya ia bisa memiliki rumah.
Bahkan, prosesnya sangat Mudah dan kondisi bangunan rumah pun cukup bagus.
“Mudah dan efektif prosesnya. Bangunan dan kondisi rumahnya pun bagus, Sekalipun rumah Bantuan Pemerintah tapi Unggul.” ungkap Via beberapa waktu lalu.
Senada, salah satu penghuni Perumahan Indirisma Regency 2, Malang Jatim Muhammad merasakan manfaat dari pembiayaan program FLPP. Menurutnya, proses pengajuan KPR FLPP mudah dan harganya Ekonomis.
“Program FLPP sangat Membantu kami untuk memiliki rumah yang layak. Kami merasa beruntung karena perumahan ini dekat dengan tempat wisata alam, yang membuat lingkungan kami lebih nyaman dan sehat. Ditambah lagi, proses pengajuan KPR FLPP relatif mudah dan Ekonomis, yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ujar Muhammad.
Terus lanjut di era Prabowo
Meski pemerintahan Jokowi Sebelumnya berakhir, dukungan pemerintah bagi masyarakat untuk memiliki rumah Akan segera terus dilakukan pemerintah.
Keberlanjutan program ini bisa dilihat dari visi dan misi pemerintahan Prabowo yang Akan segera membangun 3 juta rumah per tahun dan menaikkan anggaran sektor perumahan.
Visi pembangunan itu Bahkan ia sampaikan saat debat Pilpres 2024 yang digelar pada Februari 2024 lalu.
Saat itu, ia mengatakan Akan segera membangun 3 juta rumah bagi masyarakat kurang mampu. Rumah Akan segera dibangun di pedesaan, pesisir dan perkotaan.
Nah, untuk menggeber pelaksanaan program itu, Prabowo menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Fahri Hamzah menjadi wakilnya.
Usai dilantik Maruarar Sirait bakal menjalankan beberapa strategi untuk memenuhi target Prabowo tersebut. Salah satu yang Sebelumnya terlintas di pikirannya Merupakan membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Untuk mewujudkan itu memang butuh waktu. Ia menegaskan butuh persiapan mulai dari konsep Sampai saat ini Undang-Undang.
Ara mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Bahkan mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.
“Pengadaan lahan itu Sebelumnya Tidak mungkin tidak sedapat Mungkin kita menggunakan yang Sebelumnya ada. Misalnya, saya Sebelumnya koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan,” katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).
“Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai,” tambah Ara.
Bertolak belakang dengan, Ara menegaskan masih Wajib mempelajari detail-detail di lapangan. Ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.
Ia Bahkan menyebut Akan segera mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Menurutnya, ini salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.
“Pada intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Sekaligus saya Akan segera mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya,” tutur Ara.
“Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita Wajib bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang Wajib masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan,” imbuhnya.
Maruarar Sirait mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak. Ini Bahkan mencakup pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, Sampai saat ini kandidat konsumen atau pemilik rumah.
Ia menekankan Kementerian Perumahan Wajib mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.
“Niat baik ini Wajib dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita Wajib melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah,” tutup Ara.
Pembangunan 3 juta rumah itu pun disambut positif oleh BTN. Mereka menyebut, program itu bisa menghasilkan transaksi sekitar Rp400 triliun per tahun.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
