Jakarta, CNN Indonesia —
Panitia Khusus (Pansus) Haji Dewan Perwakilan Rakyat RI batal menggelar rapat perdana mereka yang semula Akan segera digelar Rabu (17/7) hari ini pukul 13.30 WIB.
Rapat semula Akan segera memilih dan ketua pimpinan Pansus Haji. Anggota Pansus, Wisnu Wijaya belum mengetahui sampai kapan penundaan Akan segera dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sampai kapan, kami Bahkan bertanya kepada sekjen mengatur agenda tersebut, itu sampai waktu yang nanti diinformasikan kembali, seperti itu,” kata Wisnu saat dikonfirmasi.
Wisnu menduga rapat dibatalkan karena pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat belum bisa menghadiri rapat tersebut. Sekalipun, Ia bilang semua anggota Pansus Di waktu ini Sebelumnya siaga di daerah Jakarta dan sekitarnya bila sewaktu-waktu rapat Sebelumnya bisa digelar.
Menurut Wisnu, para anggota pansus sebelumnya berada di daerah mereka masing-masing karena Dewan Perwakilan Rakyat Di waktu ini tengah memasuki masa reses Sampai saat ini sebulan ke depan. Sehari sebelumnya, mereka mulai kembali ke Jakarta karena semula ada jadwal Rapat pansus perdana.
“Kami pun para anggota Pansus yang Sebelumnya ditunjuk itu Sebelumnya bergerak Ke arah Jakarta dari Dapil kami masing-masing,” katanya.
Sementara, anggota Pansus dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah mengatakan penundaan rapat karena masalah teknis sambil memberi kesempatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menghabiskan masa reses pekan pertama di dapil mereka masing-masing.
“Iya ditunda sementara karena faktor teknis, sambil memberi kesempatan reses semimggu di dapil. Insyaallah minggu depan kita rapat perdana,” kata Luluk.
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ke-20 Masa sidang V 2023/2024 sebelumnya Sebelumnya menyetujui pembentukan Pansus untuk menyelidiki berbagai dugaan kejanggalan penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Pansus diteken 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat lintas fraksi. Pansus nantinya Akan segera mendalami pembagian dan penetapan kuota haji tambahan yang dinilai tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat: Pansus Akan segera Usut Detail Penyelewengan Ibadah Haji
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap pembentukan pansus haji itu bisa menelusuri dugaan penyelewengan dalam perjalanan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, khususnya terkait Haji Khusus.
“Iya nanti silakan pansus haji menelusuri lebih detail dan membuktikan di angket semua kecurigaan, semua indikator-indikator Penyuapan, silahkan Sebelumnya, bukan urusan pimpinan tapi urusan panitia khusus,” kata Cak Imin usai menghadiri acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7) sore.
Cak Imin–yang Bahkan Ketua Umum PKB–Merupakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengetuk palu pengesahan pembentukan pansus haji pada Selasa (9/7). Menurtnya banyak indikasi penyelewengan yang Wajib diusut dari pelaksanaan perjalanan haji Indonesia, sehingga tak terulang lagi di masa mendatang.
“Iya banyak indikasi-indikasi penyelewengan yang Wajib diusut,” ujarnya.
“Tujuannya Supaya bisa tidak ada lagi penyelewengan dan salah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang Sebelumnya mengantre puluhan tahun,” imbuh Cak Imin yang Bahkan Ketua Tim Pengawas Haji 2024 tersebut.
(thr, kdf/kid)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
