Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyaknya pihak mendesak pemerintah untuk melakukan Perundingan ulang soal tarif resiprokal yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap RI.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Evita Nursanty mengatakan pemerintah Harus membuka komunikasi dengan pemerintah AS terkait tarif baru bagi barang Penjualan Barang ke Luar Negeri RI.
“Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan Perundingan langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” kata dalam keterangannya, Jumat (4/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu, Evita meminta pemerintah Memanfaatkan industri dalam negeri untuk Memanfaatkan daya saing produk lokal dengan Menyediakan insentif bagi industri terdampak. Langkah itu Harus dilakukan Supaya bisa Supaya bisa ketergantungan terhadap bahan baku atau barang Perdagangan Masuk Negeri berkurang.
“Termasuk dalam hal ini Merupakan mempertahankan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif,” katanya.
Evita mengakui produk Penjualan Barang ke Luar Negeri Indonesia selama ini sangat bergantung pada pasar AS. Terutama untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya.
Sesuai ketentuan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total Penjualan Barang ke Luar Negeri nonmigas nasional.
“Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita Harus mencari pasar baru dan membuka peluang Penjualan Barang ke Luar Negeri baru sehingga ketika terjadi masalah produk Penjualan Barang ke Luar Negeri kita tetap Terjamin,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Ia, RI Harus mengurangi ketergantungan tersebut dengan Memperjelas pasar ke negara lain seperti China dan India.
“Kita Bahkan Harus untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan Memperjelas Penjualan Barang ke Luar Negeri ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang Penjualan Barang ke Luar Negeri baru,” ujarnya.
Hal senada Bahkan disampaikan Indonesia Business Center (IBC). IBC mengusulkan pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara.
Langkah itu Harus dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang Sudah berlangsung, tapi Bahkan Memperjelas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan Hubungan Luar Negeri dagang yang aktif.
“IBC meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan Memperjelas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata CEO IBC Sofyan Djalil dalam pernyataannya.
Menurut Sofyan, tarif baru memberi tekanan besar pada daya saing Penjualan Barang ke Luar Negeri nasional, khususnya ke pasar Amerika yang menyumbang USD 38,7 miliar Penjualan Barang ke Luar Negeri Indonesia di 2024.
Sementara kelompok pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bahkan meminta pemerintah Prabowo Subianto segera melakukan Perundingan dengan Donald Trump guna mendapat tarif dagang yang lebih adil.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansury mengaku tak habis pikir dengan tarif baru yang diberlakukan Trump terhadap Indonesia Sampai saat ini mencapai 64 persen. Padahal, Pahala meyakini angkanya bisa lebih rendah.
“Kita berharap bahwa segera bisa dinegosiasikan kembali, Sesuai ketentuan review yang dilakukan oleh Dewan Peningkatan Ekonomi (DEN) Kenyataannya tarif Indonesia Sudah cukup rendah,” kata Pahala dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (3/4).
(fra/thr/fra)
[Gambas:Video CNN]
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
