Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp20 triliun di APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Purbaya memastikan anggaran tersebut Pernah terjadi dialokasikan dalam APBN 2026. Justru, ia belum merinci pos anggaran mana yang Berencana digunakan.
“Pernah terjadi, Pernah terjadi ada, Rp20 triliun itu Pernah terjadi kita anggarkan (di APBN 2026),” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, ia Bahkan meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan, terutama dalam pelaksanaan program JKN di lapangan. Misalnya, dengan tidak membeli alat kesehatan yang terlalu mahal.
“Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau mereka ada keborosan beli alat yang tidak Dianjurkan, saya bilang itu dibetulin,” kata Ia.
Ia Bahkan meminta Supaya bisa BPJS Kesehatan merampingkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di bagian teknologi informasi. Menurutnya, bagian tersebut tak Dianjurkan banyak tenaga kerja.
“Mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana, saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Purbaya Bahkan meminta Supaya bisa sistem BPJS Kesehatan dibuat lebih canggih dan terintegrasi untuk menghindari kecurangan, terutama dalam pengadaan Medis-obatan.
“Dianjurkan ada standar yang clear yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa langsung terdeteksi semua. Saya pikir nanti Berencana menarik ke depannya, itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal,” terangnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun.
Ali mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan Supaya bisa peserta yang tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa terbebani utang lama.
“Yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen,” ujar Ali di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10) seperti dikutip dari Antara.
(ldy/dhf)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
