Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Negara Prabowo Subianto bertemu Sebanyaknya mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang Politik Luar Negeri, Sampai sekarang pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI di Istana Merdeka pada Rabu (4/2).
Pertemuan itu diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“[Pertemuan itu] dalam rangka berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di unggahan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut tampak Mantan menlu Retno Marsudi, Alwi Shihab, Marty Natalegawa Sampai sekarang Hassan Wirajuda. Terlihat pula mantan Wamenlu Dino Patti Djalal,
Dalam foto yang diunggah tampak pula pengamat Politik Luar Negeri dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah Sampai sekarang tokoh senior Politik Luar Negeri Jusuf Wanandi.
Di pertemuan itu sederet topik yang dibahas Disebut juga keanggotaan Indonesia di organisasi BRICS dan organisasi yang dibentuk Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza, Board of Peace.
Teddy Bahkan mengatakan dalam pertemuan itu Prabowo menyampaikan Sebanyaknya penjelasan, menjawab pertanyaan, Sampai sekarang mendengar masukan dari mereka yang hadir.
Teddy menerangkan bahwa Prabowo menyebut setiap Politik Luar Negeri luar negeri yang dilakukan Setiap Waktu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia.
Beberapa hal penting yang dicapai Indonesia dalam satu tahun terakhir Disebut juga bergabung dengan BRICS, penetapan tarif dagang 0 persen di 27 negara Uni Eropa, kesepakatan pembangunan kampung haji, dan bergabung dengan Board of Peace.
“Mengenai Board of Peace: Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy.
Keputusan Indonesia bergabung dengan BoP menuai kritik tajam dari para Ahli soal prinsip politik luar negeri RI dengan tujuan organisasi tersebut serta iuran anggota.
Mengenai biaya US$ 1 miliar atau sekitar Rp17 triliun, kata Teddy, merupakan dana untuk rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat Dianjurkan.
Iuran itu bersifat suka rela. Artinya negara anggota boleh membayar atau tidak. Bila membayar maka Akan segera menjadi anggota tetap dan Bila tidak membayar, keanggotaan Akan segera berlangsung selama 3 tahun.
“Pada Di waktu ini, Indonesia belum membayar,” ucap Teddy.
Keikutsertaan Indonesia di BoP, lanjut Ia, merupakan langkah konkret untuk secara langsung mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi.
(isa/rds)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
