Yogyakarta, CNN Indonesia —
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan posisi panitia seleksi pimpinan KPK Di waktu ini sangat pelik.
Busyro mengaku khawatir ada tekanan politik dari Istana yang Merujuk pada kepentingan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi).
“Posisi pansel Di waktu ini ini posisi yang pelik sekali, dikhawatirkan, saya sangat khawatir nanti ada tekanan politik dari Istana. Wajar sekali kalau tekanan politik itu didasarkan kepada kepentingan Kepala Negara,” kata Busyro ditemui di kantornya, Yogyakarta, Jumat (19/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Busyro menyebut PP Muhammadiyah Pernah terjadi menyurati Kepala Negara Jokowi pada Mei 2024 lalu yang meminta Supaya bisa pembentukan pansel demokratis dan transparan.
“PP Muhammadiyah Pernah terjadi berkirim surat kepada Kepala Negara, enggak digubris. Nggak apa-apa, kita Pernah terjadi biasa,” kata Busyro.
Busyro Bahkan berharap pansel Supaya bisa terbuka kepada publik dalam metode seleksi capim KPK nantinya. Menurutnya, penyaringan nama-nama kandidat sebaiknya melibatkan unsur lain, seperti ahli, aktivis, serta tokoh yang memiliki rekam jejak dan reputasi positif.
Pansel Bahkan sebaiknya diberikan otoritas melakukan uji publik, demikian pula ketika tahapan Pernah terjadi sampai ke legislatif.
“Dewan Perwakilan Rakyat Dianjurkan membentuk panel Bahkan, jangan ditentukan sepihak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Panel ini Bahkan melakukan uji di Komisi III,” katanya.
Di sisi lain Busyro Bahkan meminta pansel KPK Di waktu ini lebih peka melihat nama-nama yang Pernah terjadi mendaftar. Ia menyoroti empat mantan pegawai KPK yang mendaftar.
Keempat nama itu Merupakan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK Harry Muryanto; mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono; mantan Kepala Training Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) Hotman Tambunan; dan mantan Kepala Bagian Rumah Tangga KPK Arien Marttanti Koesniar.
Keempat orang ini Di waktu ini tergabung dalam IM57+ dan merupakan bagian dari puluhan pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN. TWK diselenggarakan mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
“Orang-orang bagus itu, qualified (memenuhi syarat). Ya mudah-mudahan nggak (tereleminasi) lah, panselnya peka,” kata Busyro.
Busyro menyebut keempat orang itu pernah menjadi koleganya sewaktu dirinya menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2011-2015.
“Mereka satu periode dengan saya Bahkan, empat tahun,” katanya.
Anggota Pansel KPK Ivan Yustiavandana dan Ahmad Erwin Yustika Sebelumnya mendatangi Sebanyaknya lembaga penegak hukum untuk meminta masukan terkait seleksi pimpinan KPK.
“Ya, biasa. Kami minta masukan dari Ia-Ia di KPK,” ujar Ivan yang Bahkan dikenal sebagai Kepala PPATK di markas KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/6).
(kum/fra)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
