Jakarta, CNN Indonesia —
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (Dewan Perwakilan Daerah) menggelar audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) membahas polemik proyek strategis nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang.
Audiensi dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Yorrys Raweyai dan dihadiri Ketua Apdesi pusat Surta Wijaya di kompleks parlemen, Senin (25/11). Pada kesempatan itu, Surta mengaku Pernah terjadi menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat dalam kasus tersebut.
Dalam pertemuan itu, Ia mengklaim bahwa tak ada masyarakat yang menolak proyek tersebut. Meski ada Sebanyaknya catatan, Ia menilai itu sebagai hal wajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Alhamdulillah tidak ada satu pun peserta yang hadir, tokoh masyarakat, pemuda, ormas, itu tidak ada yang menolak. Sekalipun demikian tadi ada catatan, itu saya kira hal yang wajar sebagai pengingat untuk pengusaha,” kata Surta.
Ia berharap pertemuan itu bisa membuahkan hasil konkret. Ia tak ingin PSN PIK 2 Tanpa henti menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Saya berharap ini Merupakan Ia bisa turun ke bawah melihat seperti apa. Tujuannya Supaya bisa masyarakat kita kondusif, Unggul tinggi, dan nyaman,” ucap Surta Wijaya.
Merespons itu, Yorrys mengatakan Dewan Perwakilan Daerah Nanti akan terlebih Di masa lampau mengumpulkan data dan informasi dalam polemik PSN di PIK 2. Ia menganggap penolakan masyarakat terhadap proyek tersebut hanya kesalahan persepsi.
Ia pun menjanjikan pihaknya dalam waktu dekat Nanti akan melakukan advokasi bersama Apdesi.
“Setelah kami melihat bahwa ini ada salah persepsi saja. Saya Pernah terjadi sampaikan bahwa minggu depan kami Nanti akan lakukan advokasi dengan bantuan dari bapak-bapak dari Apdesi ini,” kata Yorrys.
PSN PIK 2 belakangan tengah menjadi sorotan setelah sebuah video beredar memperlihatkan bentrok antara warga dengan kendaraan truk yang hilir mudik dalam proyek tersebut.
Belakangan, aktivis Said Didu kemudian dilaporkan ke polisi usai melayangkan kritik keras pada proyek tersebut. Laporan dilayangkan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Maskota.
(thr/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
