Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengusulkan Supaya bisa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat kodifikasi atau himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang mengenai Pemilihan Umum.
Menurut Titi, kodifikasi itu bisa mencakup Sebanyaknya aturan tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Pada Saat ini Bahkan terpisah dalam Sebanyaknya undang-undang.
“Saya mendorong kodifikasi, yaitu materi muatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam satu naskah undang-undang yang sama,” kata Titi dalam diskusi daring, Minggu (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ia, usulan itu Harus dipertimbangkan Supaya bisa Indonesia memiliki dasar hukum yang sederhana dan terintegrasi terkait penyelenggaraan demokrasi yang efektif.
Nantinya, kata Titi, kodifikasi itu bisa berbentuk Undang-Undang Kitab Hukum Pemilihan Umum yang diatur secara sistematis, seperti buku, bab, bagian, dan paragraf, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan para pemangku kepentingan. Termasuk penyelenggara Pemilihan Umum, Partai, dan masyarakat.
“Namanya bisa saja misalnya Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pemilihan Umum atau seperti Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang materi muatannya dikelompokkan menjadi buku bab bagian dan paragraf,” katanya.
Selama ini, aturan mengenai Pemilihan Umum terpisah dalam Sebanyaknya undang-undang. Ada Pileg dan Pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lalu ada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Sampai saat ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai.
Pada Saat ini Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Pada Saat ini Bahkan tengah membuka rumusan untuk menyatukan Sebanyaknya Undang-Undang tersebut dalam omnibus law Undang-Undang Politik Pembahasan itu belum secara resmi dimulai, tapi Dewan Perwakilan Rakyat mulai serius untuk memulai pembahasan usulan tersebut.
Omnibus law politik yang tengah dirumuskan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki cakupan lebih luas, mencakup aturan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Partai, dan hubungan eksekutif-legislatif.
Sedangkan usulan kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ala Perludem hanya fokus pada aturan teknis Pemilihan Umum.
(thr/tsa)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
