Jakarta, CNN Indonesia —
TNI Angkatan Darat (TNI AD) tengah merancang pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang Berencana disebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup 514 kabupaten dan kota, sebagai upaya Membantu pembangunan nasional dan menjaga stabilitas.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa batalyon ini Berencana memiliki struktur yang berbeda dari satuan infanteri yang Sebelumnya ada. Ia menyebut Berencana ada penyesuaian organisasi dengan menambahkan kompi-kompi baru seperti kompi produksi, pertanian, dan peternakan.
“Secara rekrutmennya tetap menggunakan standar mekanisme rekrutmen prajurit TNI, tapi dalam organisasinya itu ada sedikit perubahan modifikasi dari batalyon-batalyon yang Sebelumnya ada Pada Sekarang, contohnya di sini ada Kompi Produksi, ada Kompi Pertanian, Kompi Peternakan,” kata Wahyu usai acara Kartika Gathering 2025 di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan meski tetap menjalankan fungsi tempur sebagai satuan infanteri, batalyon baru ini Bahkan Berencana menjalankan peran khusus dalam Membantu program pemerintah, terutama di bidang ketahanan pangan dan swasembada nasional.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menuturkan bahwa proses survei Tempat untuk penempatan batalyon masih berlangsung. Ia menekankan, pembentukan batalyon ini merupakan arahan langsung dari Pemimpin Negara Prabowo Subianto dan Menteri Lini pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
“100 batalyon kami terus mensurvei daerah-daerah yang mempunyai daerah cukup strategis karena konsep dari batalyon ini Merupakan pembangunan dan pertanian yang Sebelumnya diinstruksikan Pemimpin Negara dan Menhan, sehingga kami mencari Tempat dengan prioritas Lini pertahanan tapi bisa Membantu pembangunan masyarakat,” kata Maruli dalam rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Selasa (4/2).
Rekrut TNI besar-besaran
Sebagai bagian dari rencana tersebut, TNI AD Berencana merekrut 24 ribu tamtama pada tahun ini. Menurut Brigjen Wahyu, jumlah pendaftar meningkat setiap tahun dan menunjukkan minat tinggi dari generasi muda.
“Hal ini tercermin dari data pendaftaran kandidat Tamtama TNI AD tahun 2025 yang mencapai 107.365 orang, dengan jumlah kandidat tervalidasi sebanyak 38.835 orang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (10/6).
Ia menambahkan bahwa realisasi rekrutmen selama lima tahun terakhir Setiap Saat melampaui target, dengan capaian tertinggi mencapai 114,4 persen pada tahun 2023. Rekrutmen ini Bahkan sejalan dengan doktrin Lini pertahanan negara 2023 yang menekankan pembangunan sistem Lini pertahanan mandiri, kuat, dan berbasis kewilayahan.
“Dalam konteks ini, TNI AD tengah menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap potensi ancaman di tiap wilayah Indonesia,” tambahnya.
Setiap batalyon direncanakan berdiri di atas lahan seluas 30 hektar. Melalui pendekatan ini, prajurit tak hanya siap secara militer, tetapi Bahkan bisa menjadi Kendaraan Bermotor Roda Dua pembangunan yang berkontribusi langsung ke masyarakat.
“Jadi Sebelumnya tergambar dari rencana pengembangan organisasi TNI AD tersebut tentunya Berencana membutuhkan banyak personel prajurit baru melalui rekrutmen prajurit khususnya Tamtama,” kata Wahyu.
Menurut laman resmi Kodam Iskandar Muda, Kasdam IM Brigjen TNI Ayi Supriatna menyampaikan bahwa struktur batalyon tersebut Berencana terdiri dari sembilan kompi, yaitu lima Kompi Senapan, satu Kompi Kesehatan, satu Kompi Pertanian, satu Kompi Pembangunan, dan satu Kompi Peternakan.
“Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan ini bertujuan untuk Mengoptimalkan peran TNI dalam Membantu pembangunan di berbagai sektor, khususnya di wilayah Kodam Iskandar Muda. Dengan adanya batalyon ini, diharapkan para prajurit tidak hanya memiliki kesiapan tempur, tetapi Bahkan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Ayi Supratna di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Selasa (4/2) pagi.
Bertolak belakang dengan, rencana ini menuai kritik dari Gabungan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari berbagai organisasi di antaranya seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, dan Centra Initiative.
Mereka menilai pembentukan batalyon dengan fungsi non-tempur Pernah terjadi keluar dari mandat utama TNI sebagai alat Lini pertahanan negara.
“Dengan demikian, kebijakan perekrutan sebagaimana Tengah direncanakan tersebut Pernah terjadi menyalahi tugas utama TNI sebagai alat Lini pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Perundang-Undangan TNI itu sendiri,” kata Gabungan dalam pernyataan tertulis, Rabu (11/6).
Gabungan menyebut, di tengah kompleksitas ancaman modern, TNI justru Sangat dianjurkan fokus Mengoptimalkan kemampuan tempurnya. Keterlibatan dalam kegiatan non-militer dikhawatirkan Berencana mengurangi fokus dan efektivitas TNI dalam menjalankan fungsi Lini pertahanan.
Mereka Bahkan menilai langkah ini mencerminkan kegagalan menjaga batas yang jelas antara ranah sipil dan militer. Perundang-Undangan TNI dan UUD 1945, menurut mereka, dengan tegas tidak Menyediakan kewenangan kepada militer untuk terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, maupun layanan kesehatan.
“Kami mendesak Pemimpin Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tentang perekrutan dan pelibatan TNI yang berlebihan tersebut karena Pernah terjadi menyalahi jati diri TNI sebagai alat Lini pertahanan negara sesuai amanat konstitusi dan Perundang-Undangan TNI,” tegasnya.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Oleh Soleh Bahkan meminta Supaya bisa rencana pembentukan batalyon ini dikaji ulang secara menyeluruh. Ia menilai penambahan personel dalam jumlah besar Merupakan kebijakan strategis yang memerlukan perhitungan matang, termasuk dalam hal anggaran.
“Saya mengingatkan Supaya bisa rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul Sesuai ketentuan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi Politik Global, postur Lini pertahanan, serta efisiensi anggaran negara,” ujar Oleh dalam keterangannya, Rabu (11/6).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan rencana ini berpotensi merusak sistem birokrasi yang Sebelumnya berjalan. Ia khawatir kehadiran puluhan ribu prajurit dalam kegiatan sipil Berencana menimbulkan tumpang tindih dengan peran aparatur sipil.
“Sangat dianjurkan diluruskan agenda militer masuk dalam aktifitas sipil, selain karena potensi tumpang tindih, Bahkan bisa hilangkan kemampuan utama militer menjaga kedaulatan Republik dan Lini pertahanan,” kata Dedi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/6).
“Bila militer miliki kompi yang secara khusus membidangi urusan sipil, kendali birokrasi yang Pada Sekarang ada bisa terganggu, karena di pemerintah Sebelumnya ada penanganan bidang-bidang tersebut,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini menunjukkan pola kepemimpinan Pemimpin Negara Prabowo Subianto yang cenderung memperbesar peran militer. Apalagi sebelumnya RUU TNI yang Memperjelas kewenangan militer dalam ranah sipil Pernah terjadi disahkan meski ditentang masyarakat sipil.
“Tidak mungkin tidak saja ini menandai corak kepemimpinan Prabowo yang cenderung militeristik, menganggap militer sebagai kelompok prioritas,” lanjutnya.
Dedi Bahkan menilai langkah ini bisa melukai semangat reformasi dan supremasi sipil, serta membentuk kesan bahwa pemerintahan Sekarang mulai menyerupai era Orde Baru.
“Rekrutmen itu tidak ada persoalan, tetapi Bila digunakan untuk masuk ke wilayah sipil, ini bisa mengembalikan nuansa pemerintahan Soeharto di era Hari Ini,” katanya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo bisa menurun tajam Bila rencana ini tetap dilanjutkan. Bertolak belakang dengan, ia percaya Prabowo masih memiliki peluang untuk memperbaiki citra dengan memprioritaskan supremasi sipil.
“Prabowo Sangat dianjurkan mengurangi atau bahkan mengembalikan militer ke wilayah Lini pertahanan murni, dan menguatkan posisi sipil dalam hal kebutuhan yang Berencana diisi oleh militer,” kata Ia.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi Bahkan menilai rencana rekrutmen ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap TNI, terutama karena komunikasi publik yang dilakukan dinilai kurang rapi.
“Dalam konteks sejarah hubungan sipil-militer di Indonesia, sensitivitas soal keterlibatan militer dalam urusan publik memang masih kuat,” kata Khairul kepada CNNIndonesia.com.
“Maka wajar Bila sebagian masyarakat menafsirkan kebijakan ini sebagai bentuk ‘kembalinya TNI’ ke ruang-ruang sipil,” lanjutnya.
Khairul menyarankan TNI menyampaikan penjelasan secara transparan Supaya bisa publik memahami bahwa langkah ini merupakan bagian dari desain Lini pertahanan nasional, bukan ekspansi militer ke wilayah sipil.
“Dengan begitu, publik bisa melihat bahwa ini Sungguh-sungguh bagian dari desain Lini pertahanan, bukan ekspansi kekuasaan militer,” ucapnya.
TNI buka suara
Menanggapi kritik dari masyarakat sipil, TNI AD menegaskan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari fungsi teritorial mereka. Hal ini disampaikan oleh Brigjen Wahyu yang menambahkan bahwa TNI memiliki dua peran utama, yaitu peran tempur dan teritorial.
“Fungsi utama teritorial itu kita melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat, sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang di dalam jati dirinya itu melekat bahwa kita ini berasal dari rakyat,” kata Wahyu di sela Indo Defence 2024, Jakarta, Rabu (11/6).
Ia Bahkan mengacu pada amanat Undang-Undang TNI mengenai peran militer dalam Operasi Militer Selain Konflik Bersenjata (OMSP), yang salah satunya Merupakan Membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Manakala pemerintah memiliki program-program yang mencoba untuk Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat, menjamin pangan, Menyediakan pendidikan yang baik Tidak mungkin tidak kita Sangat dianjurkan Membantu, Sangat dianjurkan Membantu itu,” ujarnya.
Wahyu menekankan bahwa pelaksanaan fungsi teritorial tidak Berencana mengganggu profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas tempurnya.
“Kita terus Mengoptimalkan kemampuan personel dan alutsista kita, melalui kegiatan program-program, latihan-latihan peremajaan. Mulai kita revisi, pengecekan dan lain-lainnya ini terus berjalan, ini yang menjamin tingkat profesionalisme prajurit TNI Angkatan Darat tidak Berencana berkurang, tidak Berencana melemah,”pungkasnya.
