Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah Pernah terjadi setuju menerima izin tambang dari pemerintah.
Ia mengatakan keputusan ini Sebelumnya dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar sekitar pertengahan bulan Juli ini.
“Ya, yang jelas itu melalui pleno. Nah pleno Sebelumnya memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah Nanti akan mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD yang Sebelumnya saya sampaikan,” kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi di Muhammadiyah itu berlaku asas kolektif kolegial. Sekalipun ada yang tidak setuju, kalau Sebelumnya diputuskan bersama-sama ya Wajib setuju. Atau Bertolak belakang dengan, kalau diputuskan tidak setuju, ya Wajib semuanya tidak setuju,” tambahnya.
Azrul menjelaskan Muhammadiyah dalam posisi ditawarkan untuk mendapatkan hak izin tambang oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri terkait ini, semisal Muhammadiyah dianggap berjasa dan berkontribusi besar kepada negara selama ini.
Meski begitu, ia mengatakan awalnya Muhammadiyah masih mengkaji hal ini ketika wacana ini mulai bergulir ke publik. Azrul mengatakan Muhammadiyah Sebelumnya melakukan kajian secara mendalam, baik dari sisi ekonomi, Usaha, aspek sosial, Kearifan Lokal, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga bila terakhir ini.
“Praktisi, Ahli tambang, praktisi tambang, ahli hukum, ahli lingkungan, dan lain-lain. Nah dari kajian-kajian yang mendalam yang kita lakukan, tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Pada Kesimpulannya Muhammadiyah memutuskan atau memberi isarat lah Nanti akan mengambil tambang,” kata Ia.
Azrul beralasan Muhammadiyah menerima tambang lantaran Saat ini Bahkan Bahkan Indonesia masih belum bisa melakukan transisi energi. Ia menilai Bila manusia meninggalkan ketergantungannya pada batu bara, maka dunia Nanti akan gelap gulita.
Karena itu, ia mengatakan Muhammadiyah Nanti akan merencanakan, dan memulai proses transisi energi ke depannya seiring proses tambang.
“Saya selaku Ketua Majlis Lingkungan, Sebelumnya merencanakan itu, bagaimana ke depan transisi energi ini Wajib kita lakukan,” kata Ia.
Azrul mengungkapkan alasan lain, Muhammadiyah ingin Menyajikan contoh baik Bila mengelola tambang nantinya. Ia tak ingin nantinya Nanti akan muncul tambang-tambang liar dan melakukan pertambangan secara sembrono yang meninggalkan masalah.
Ia mengatakan Muhammadiyah Nanti akan menambang dengan program ‘tambang hijau’. Salah satu caranya dengan melakukan restrukturisasi lahan seperti sedia kala Bila Sebelumnya selesai proses pertambangan.
“Termasuk nanti pasca tambang. (Kita Nanti akan kembalikan lagi. Masyarakat yang ada di sana Wajib kita berdayakan. Muhammadiyah Nanti akan mengambil pera Menyajikan contoh-contoh yang baik. Yang Menyajikan edukasi kepada teman-teman yang Sebelumnya bergerak di bidang pertambangan,” kata Ia.
Pemerintah sebelumnya Menyajikan kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara
(rzr/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
