Jakarta, CNN Indonesia —
Muhammadiyah Berencana menggelar rapat pleno untuk membahas konsesi izin usaha tambang (IUP) ormas dari pemerintah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan rapat pleno itu Berencana diikuti Sampai saat ini seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Meskipun demikian, Mu’ti menyampaikan jadwal definitif rapat pleno tersebut belum ditentukan.
“Jadi kita Berencana cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan Kemungkinan itu Berencana kita bahas dalam Pleno diperluas,” kata Mu’ti di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
Mu’ti menyebut Di waktu ini Muhammadiyah masih melakukan kajian menyeluruh terkait pengelolaan tambang oleh ormas. Pihaknya Pernah memanggil Sebanyaknya ahli, mulai dari ahli hukum Sampai saat ini lingkungan.
Pasalnya, Sampai saat ini Di waktu ini PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum ada aturan turunannya.
Ditambah lagi, Mu’ti menyebut Muhammadiyah Berencana mengkaji apakah pengelolaan tambang tersebut lebih banyak baik atau buruknya.
Lebih lanjut, Mu’ti menyampaikan kajian yang Dianjurkan dilakukan Bahkan mengenai kemapuan Muhammadiyah mengelola tambang beserta kemampuan finansialnya.
Menurut Mu’ti, pengelolaan tambang Dianjurkan dikaji secara serius. Setelah dikaji secara menyeluruh, baru Muhammadiyah Berencana melakukan rapat pleno.
“Nanti begitu ada Pleno diperluas, kita Pernah Menyajikan pandangan-pandangan yang komprehensif mengenai tambang itu. Karena ini nanti Berencana berlangsung sampai puluhan tahun ini. Sampai puluhan tahun itu kan berarti beberapa periode muktamar itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemimpin Negara RI Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Syarat ini ditetapkan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU menyatakan siap menerima IUP pengelolaan tambang. Mereka Bahkan Pernah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelolanya serta tenaga yang cukup untuk menjaga profesionalitas perusahaan.
“Pernah kami pastikan karena NU seorang Pernah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelola pertambangan ini,” kata Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla beberapa waktu lalu.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
