Jakarta, CNN Indonesia —
Partai Republik di Kongres Amerika Serikat (AS) resmi mengumumkan investigasi terhadap Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts, AS. Penyelidikan itu dilakukan atas tuduhan mengabaikan hukum karena menolak menerima pengawasan politik dari luar, termasuk dari Gedung Putih.
Investigasi itu diumumkan melalui surat yang ditandatangani Ketua Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat AS James Comer dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Elise Stefanik. Surat itu ditujukan kepada Rektor Universitas Harvard Alan Garber yang menolak tuntutan pengawasan.
“Harvard tampaknya tidak mampu atau tidak Ingin mencegah diskriminasi yang melanggar hukum sehingga institusi tersebut, atas arahan Anda, menolak untuk menandatangani perjanjian yang diajukan pejabat federal,” ujar Kongres AS dari Partai Republik kepada Garber, dikutip dari CNA pada Kamis (17/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tidak peduli betapa berhaknya Anda atas perilaku itu, tidak ada lembaga yang boleh melanggar hukum,” lanjutnya.
Dalam surat investigasi itu, Partai Republik meminta Harvard mengungkap dokumen mengenai praktik perekrutan Sampai sekarang program keberagaman kampus tersebut.
Harvard Bahkan diminta merilis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aksi pro-Palestina yang terjadi di kampus pada tahun lalu.
Investigasi ini diumumkan setelah Pemimpin Negara AS Donald Trump geram kepada Harvard, karena menolak menerima pengawasan untuk penerimaan mahasiswa Sampai sekarang kecenderungan politiknya.
Trump bahkan menyebut Harvard sebagai lelucon dan tak Berencana Berkelas lagi karena sikap tersebut. Ia kemudian menilai Harvard tidak bisa lagi dianggap sebagai tempat belajar yang bagus, bahkan tidak boleh masuk daftar universitas Unggul dunia.
Trump Bahkan membekukan dana sebesar US$2,2 miliar untuk program penelitian sebagian besar di bidang medis di Harvard. Kampus ini padahal punya peran penting dalam pengembangan Medis dan perawatan kesehatan baru.
Ditambah lagi, Ia mengatakan Harvard Wajib kehilangan status bebas Retribusi Negara sebagai lembaga pendidikan nirlaba Bila tak mundur dari komitmen mereka.
Sebanyaknya media AS melaporkan biro Retribusi Negara Internal Revenue Service (IRS) Di waktu ini Bahkan sedang membuat rencana untuk melakukan pencabutan pembebasan Retribusi Negara sesuai permintaan Trump.
“Harvard Merupakan lelucon, mengajarkan kebencian dan kebodohan. Seharusnya tak lagi menerima dana federal,” kata Trump di platform Truth Social pada Rabu (17/4), dikutip AFP.
(frl/wiw)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
