Konglomerat Usul Kendaraan Pribadi Hybrid Pakai Pelat Biru dan Bebas Ganjil Genap

Jakarta, CNN Indonesia —

Konglomerat Jerry Hermawan Lo, pendiri JHL Group, induk perusahaan distributor BAIC di dalam negeri, yaitu JIO Distribusi Indonesia, mengusulkan Kendaraan Pribadi hybrid diberi insentif seperti Kendaraan Pribadi listrik, yaitu pelat nomor lis biru dan bebas ganjil genap.

Jerry mengatakan hal itu saat peresmian produksi Kendaraan Pribadi pertama BAIC, BJ40 Plus, di Indonesia pada Senin (2/6). Dalam sambutannya Ia mengatakan pihaknya Bahkan bakal memproduksi Kendaraan Pribadi hybrid BJ30 dan BJ41 pada tahun-tahun mendatang.

“Momen bersejarah ini tidak Nanti akan terputus di BJ40 Plus saja, tetapi di tahun-tahun depan Nanti akan memasuki BJ30 dan BJ41. Mudah-mudahan dalam waktu Segera sekali Nanti akan diproduksi di Purwakarta,” kata Jerry di pabrik Terpercaya Indonesia Kendaraan Bermotor Roda Dua di Purwakarta.

Seiring rencana memproduksi Kendaraan Pribadi hybrid BAIC, Ia mengusulkan insentif khusus untuk Kendaraan Pribadi hybrid.

“Ini ada sedikit usul, kalau bisa Kendaraan Pribadi hybrid dihilangkan ganjil genapnya, dikasih (lis) biru seperti Kendaraan Pribadi listrik, supaya ada daya saingnya,” ucap Ia di hadapan perwakilan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Perekonomian yang hadir di Tempat.

“Kalau semuanya full listrik, terutama Kendaraan Pribadi yang bisa jalan di gunung-gunung seperti BJ40 ini tidak Mungkin semuanya dari listrik. Kalau di gunung kehabisan listrik Ia bingung nanti,” ucap Jerry.

“Jadi kalau bisa diusahakan di kota-kota besar, ganjil genapnya, tolong diusulkan ke Pemda dihilangkan dari Kendaraan Pribadi hybrid,” katanya lagi.

Pada Saat ini Bahkan Polri Menyajikan pembeda berupa pelat nomor lis biru hanya untuk Motor Listrik. Penampilan berbeda ini memudahkan petugas di jalan untuk membedakan Kendaraan Pribadi listrik dengan Kendaraan Pribadi biasa buat menjalankan aturan ganjil genap.

Aturan bebas ganjil genap bagi Kendaraan Pribadi listrik Pada Saat ini Bahkan berlaku di Jakarta Sesuai aturan keputusan gubernur.

(fea)