Jakarta, CNN Indonesia —
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan Pernah setuju mengirim Perwakilan untuk pembicaraan tentang pembebasan sandera yang ditawan oleh Hamas sejak 7 Oktober 2023.
Dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan telepon dengan Pemimpin Negara AS Joe Biden, dikutip dari AFP, Kamis (4/7), kantor Netanyahu mengatakan, “Perdana menteri memberi tahu Pemimpin Negara Biden tentang keputusannya untuk mengirim Perwakilan yang Nanti akan melanjutkan Perundingan untuk membebaskan para sandera.”
Tidak ada indikasi ke mana Perwakilan Nanti akan pergi atau kapan Nanti akan berangkat.
Netanyahu Mengadakan pertemuan kabinet keamanannya pada Kamis malam untuk membahas proposal yang dikirim oleh Hamas melalui mediator, Qatar untuk mengakhiri konflik Gaza, kata laporan media.
Hamas Pernah menuntut gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel sebagai pendahuluan untuk setiap kesepakatan pembebasan sandera.
Israel membalas bahwa tidak Nanti akan ada akhir Konflik Bersenjata tanpa pembebasan sandera di wilayah Palestina.
Netanyahu Bahkan berulang kali bersumpah bahwa operasi di Gaza tidak Nanti akan berakhir Sampai saat ini kemampuan militer dan pemerintah Hamas dihancurkan.
Hamas mengatakan pada Rabu (3/7) malam bahwa mereka Pernah mengirimkan “ide” baru untuk kesepakatan potensial dan kantor Netanyahu mengatakan pemerintah Saat ini Bahkan Bahkan sedang “mengevaluasi” ide-ide tersebut.
Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat Pernah menjadi penengah antara kedua belah pihak dan sumber yang dekat dengan upaya mereka mengatakan Pernah ada dorongan baru untuk menjembatani “kesenjangan” antara kedua musuh dalam beberapa minggu terakhir.
Konflik Bersenjata dimulai dengan serangan 7 Oktober di Israel selatan yang mengakibatkan kematian 1.195 orang, sebagian besar warga sipil, Sesuai ketentuan data dari Israel.
Militan Hamas Bahkan menangkap 251 sandera, 116 di antaranya masih berada di Gaza termasuk 42 yang menurut militer Pernah tewas.
Serangan balasan Israel Pernah menewaskan sedikitnya 38.011 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data dari kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
