{"id":736,"date":"2024-07-02T16:01:59","date_gmt":"2024-07-02T09:01:59","guid":{"rendered":"https:\/\/wamena.id\/ahli-bongkar-lembaga-yang-mestinya-koordinasi-keamanan-siber\/"},"modified":"2024-07-02T16:02:02","modified_gmt":"2024-07-02T09:02:02","slug":"ahli-bongkar-lembaga-yang-mestinya-koordinasi-keamanan-siber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wamena.id\/?p=736","title":{"rendered":"Ahli Bongkar Lembaga yang Mestinya Koordinasi Keamanan Siber"},"content":{"rendered":"\n
\n


\n <\/p>\n

Jakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN<\/span><\/span><\/strong>), ada atau tidak ada pernyataan\u00a0Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan\u00a0Hadi Tjahjanto, mestinya sejak awal menjadi garda depan dalam keamanan\u00a0siber<\/span><\/span><\/strong> pemerintah.<\/p>\n

Pada Senin (1\/7),\u00a0Hadi\u00a0yang\u00a0mengatakan BSSN\u00a0“Berencana terus Mengoptimalkan keamanan siber dengan Tips menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan,” usai serangan ransomware brain cipher ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.<\/p>\n

“Sebetulnya tanpa ditunjuk khusus oleh Menko Polhukam, salah satu kewenangan BSSN Merupakan menjadi koordinator keamanan siber pada sektor administrasi pemerintahan,” kata\u00a0Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, dikutip dari Antara<\/em>, Selasa (2\/7).<\/p>\n


\n<\/p>\n

Menurut\u00a0Ia, yang Bahkan dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, yang Wajib digali lebih dalam Merupakan aspek apa saja yang dipegang kendalinya oleh BSSN terkait dengan PDNS 2.<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

“Apakah hanya dalam proses melakukan audit dan digital forensik serta mengembalikan data yang terkunci? Sekalipun dalam hal ini BSSN tidak dilibatkan oleh Kominfo pada saat proses desain?”\u00a0ujar\u00a0Pratama.<\/p>\n

“Atau sampai pada pengelolaan harian nanti setelah PDNS 2 bisa beroperasional kembali dengan data dan aplikasi baru?”<\/p>\n

Ia menggarisbawahi\u00a0pengelolaan harian mestinya tetap di Kementerian\u00a0Komunikasi dan Informatika.<\/p>\n

“Hal ini seharusnya tetap menjadi tugas dari Kominfo untuk mengelola PDNS beserta vendor yang dipilihnya,” lanjut Pratama.<\/p>\n

Dalam Rapat\u00a0Kerja di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, pekan lalu, Kepala BSSN\u00a0Hinsa Siburian\u00a0mengatakan lembaganya\u00a0sejak 2023 Pernah memprediksi ransomware Berencana\u00a0jadi salah satu jenis serangan siber\u00a0di RI.<\/p>\n

“Dan untuk mengantisipasi itu kita sampaikan ke semua lembaga untuk mengantisipasi-nya,” klaim Ia, Kamis (27\/6).<\/p>\n

Menurutnya,\u00a0BSSN\u00a0Bahkan Pernah memiliki Pusat Operasi Keamanan Siber\u00a0di\u00a0Ragunan, Jakarta Selatan, yang salah satunya digunakan buat mencegah serangan siber.<\/p>\n

Hinsa\u00a0mengakui fasilitas tersebut hanya mampu mengawasi sebesar 5 persen dari total keseluruhan data nasional.<\/p>\n

“Karena bagaimanapun sensor ini bisa kita prioritaskan, misalnya, sensor kita amankan di lingkaran katakanlah istana, jadi kondisinya seperti itu,” aku Ia.<\/p>\n

[Gambas:Video CNN]<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n


\n <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p><\/div>\n