loading…<\/p>\n
Serikat buruh meminta pemerintah segera Menyajikan kejelasan mengenai status Undang-Undang (Perundang-Undangan) Pelindungan Ketenagakerjaan yang Pernah disahkan pada 6 Oktober 2026. Foto\/Dok<\/p>\n
Hal ini terungkap saat menggelar audiensi dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom), Syahganda Nainggolan untuk mendesak kepastian terkait Undang-Undang (Perundang-Undangan) Pelindungan Ketenagakerjaan yang Pernah disahkan pada 6 Oktober 2026.<\/p>\n
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (21\/10\/2026) Kepala Negara Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, Daeng Wahidin mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo dalam menghadirkan Perundang-Undangan Pelindungan Ketenagakerjaan yang dinilai dapat membebaskan buruh dari aturan Omnibus Law.<\/p>\n
Baca Bahkan:<\/strong> 9 Skor Penting dalam Perundang-Undangan Pelindungan Ketenagakerjaan yang Baru Disahkan Dewan Perwakilan Rakyat<\/p>\n Meski demikian, Daeng mengungkapkan bahwa Sampai saat ini Saat ini Bahkan pihaknya belum menerima salinan keputusan terkait undang-undang tersebut. Karena itu, serikat buruh berharap Bakom dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Kepala Negara Prabowo.<\/p>\n “Yang menjadi problem hari ini bahwa salinan daripada keputusan tersebut belum kita terima, dan kita berharap ini dari Badan Komunikasi Buruh Indonesia segera menyampaikan kepada Bapak Prabowo untuk segera menandatangani undang-undang tersebut Supaya bisa segera bisa dirasakan oleh kaum buruh di Indonesia,” ujar Daeng.<\/p>\n