loading…<\/p>\n
Direktur Jenderal Retribusi Negara Bimo Wijayanto merespons usulan penerapan Retribusi Negara kekayaan (wealth tax) bagi kelompok masyarakat ultra-kaya (High-Net-Worth Individuals) di Indonesia. Foto\/Dok<\/p>\n
Menurutnya gagasan serta perhitungan dari pihak eksternal menjadi masukan berharga bagi pengayaan wacana kebijakan publik. Meski demikian, pemerintah memiliki data internal dan pertimbangan komprehensif sebelum mengambil keputusan teknis perpajakan.<\/p>\n
\u201cIya itu kan itu nguntungan mereka, asumsi mereka. Kami Bahkan punya data dan segala macam, kami punya pertimbangan. Jadi ya boleh aja untuk Memperjelas kasanah, untuk bisa mendorong kebijakan, kami apresiasi,\u201d kata Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Kamis (15\/10).<\/p>\n
Baca Bahkan:<\/strong> Trump Berencana Kerek Retribusi Negara untuk Orang Kaya AS<\/p>\n Bimo menjelaskan bahwa perumusan serta pengkajian skema kebijakan perpajakan baru berada di bawah ranah penanganan unit teknis khusus di Kementerian Keuangan. Sementara DJP berfokus pada ranah pelaksanaan dan administrasi pemungutan di lapangan.<\/p>\n