{"id":22566,"date":"2026-08-10T07:42:31","date_gmt":"2026-08-10T00:42:31","guid":{"rendered":"https:\/\/wamena.id\/?p=22566"},"modified":"2026-08-10T07:42:34","modified_gmt":"2026-08-10T00:42:34","slug":"ratusan-sekolah-mengaku-tak-butuh-mbg-bgn-kami-tak-nanti-akan-paksa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wamena.id\/?p=22566","title":{"rendered":"Ratusan Sekolah Mengaku Tak Butuh MBG, BGN: Kami Tak Nanti akan Paksa"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

\n
\n\t\t\tJakarta<\/strong> –<\/p>\n

Ratusan sekolah swasta yang dikategorikan sebagai sekolah elite menyatakan tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) pun memastikan tidak Nanti akan memaksakan program tersebut kepada sekolah yang menolak.<\/p>\n

Kepala BGN Sudaryono mengatakan temuan itu menjadi bagian dari proses penataan ulang atau refocusing penerima manfaat MBG. Penataan dilakukan Supaya bisa program gizi pemerintah lebih tepat sasaran.<\/p>\n

“Baru saja kita hitung (target penerima manfaat setelah refocusing), nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas betul yang disampaikan bahwa kita Baru saja sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu kan tidak Dianjurkan MBG,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7\/8\/2026).<\/p>\n

<\/p>\n

\n


\nADVERTISEMENT \n<\/p>\n


\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT \n<\/p>\n<\/div>\n

<\/p>\n

Sudaryono menjelaskan BGN Pernah terjadi berkomunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, Sampai saat ini orang tua murid untuk mengetahui kebutuhan mereka terhadap program MBG.<\/p>\n

Dari komunikasi tersebut, terdapat ratusan sekolah swasta yang menyatakan tidak memerlukan MBG. Sekolah-sekolah itu rata-rata memiliki biaya pendidikan cukup tinggi.<\/p>\n


\n
\n <\/p>\n

“Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang Pernah terjadi menyatakan tidak Dianjurkan. Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, Bisa jadi biayanya Bahkan cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya,” ujarnya.<\/p>\n

Tak Nanti akan Dipaksakan<\/strong><\/p>\n

Sudaryono menegaskan pemerintah tidak Nanti akan memaksakan pemberian MBG kepada sekolah yang memang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut.<\/p>\n

Menurutnya, program MBG Sangat dianjurkan diberikan kepada kelompok yang memang berhak dan membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.<\/p>\n

“Pada akhirnya Merupakan ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak Ingin,” katanya.<\/p>\n

Meski begitu, Sudaryono belum mengungkapkan jumlah Niscaya sekolah maupun penerima manfaat yang Nanti akan terdampak dari penataan ulang tersebut.<\/p>\n

Ia mengatakan data penerima masih terus bergerak seiring proses penyisiran dan pendataan yang dilakukan BGN.<\/p>\n

“Data pastinya Pernah terjadi ada, tetapi dinamis. Bisa jadi enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau Pernah terjadi final paling tidak kami bisa sampaikan,” ujar Sudaryono.<\/p>\n<\/section>\n

\n

8 Juta Penerima Berpotensi Dicoret<\/strong><\/p>\n

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkap sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dicoret dari daftar penerima MBG sebagai bagian dari proses refocusing.<\/p>\n

Penataan tersebut dilakukan Supaya bisa intervensi gizi pemerintah lebih difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan sekaligus Mengoptimalkan efisiensi anggaran.<\/p>\n

Dalam simulasi awal BGN, salah satu kelompok yang dievaluasi Merupakan siswa sekolah menengah atas (SMA), khususnya siswa di sekolah yang mayoritas berasal dari keluarga mampu.<\/p>\n

Pemerintah menegaskan penataan ulang tersebut bukan bertujuan mengurangi layanan gizi. Refocusing dilakukan untuk memastikan program MBG lebih tepat sasaran Merujuk pada kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.<\/p>\n<\/section>\n

\n
\n