{"id":21219,"date":"2026-06-08T19:30:15","date_gmt":"2026-06-08T12:30:15","guid":{"rendered":"https:\/\/wamena.id\/?p=21219"},"modified":"2026-06-08T19:30:18","modified_gmt":"2026-06-08T12:30:18","slug":"bgn-setop-buka-dapur-mbg-baru-waka-komisi-ix-dewan-perwakilan-rakyat-usul-begini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wamena.id\/?p=21219","title":{"rendered":"BGN Setop Buka Dapur MBG Baru, Waka Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Usul Begini"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

\n
\n\t\t\tJakarta<\/strong> –<\/p>\n

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Charles Honoris menilai moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menata ulang model distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.<\/p>\n

“Momentum pembenahan ini Wajib dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat Ke arah school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” kata Charles kepada wartawan, Senin (8\/6\/2026).<\/p>\n

Menurut Charles, dapur yang dikelola langsung oleh sekolah dinilai lebih dekat dengan penerima manfaat sehingga dapat Mengoptimalkan ketepatan sasaran program. Terlebih lagi, pendekatan tersebut Bahkan memungkinkan pengawasan kualitas makanan dilakukan lebih optimal.<\/p>\n

<\/p>\n

\n


\nADVERTISEMENT \n<\/p>\n


\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT \n<\/p>\n<\/div>\n

<\/p>\n

“Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang Pernah terjadi tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, Mengoptimalkan pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program,” ujarnya.<\/p>\n

Ia menilai konsep dapur sekolah Bahkan lebih selaras dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi perbaikan gizi anak. Sekolah dinilai dapat berperan aktif dalam memastikan kualitas menu, edukasi gizi, Sampai saat ini pemantauan kondisi peserta didik.<\/p>\n


\n
\n <\/p>\n

“Dengan memanfaatkan infrastruktur yang Sebelumnya tersedia, pemerintah dapat menekan biaya Penanaman Modal dan operasional sekaligus Mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan program,” tambahnya.<\/p>\n

Charles menyambut baik langkah pimpinan baru BGN yang memilih fokus pada perbaikan kualitas program dibanding Memperkaya jumlah dapur.<\/p>\n

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” katanya.<\/p>\n

Menurut Ia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan Sungguh-sungguh berdampak terhadap perbaikan status gizi masyarakat.<\/p>\n

Ia Bahkan menilai penghentian sementara pembangunan dapur baru memberi ruang bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, standar operasional prosedur (SOP), kualitas sumber daya manusia, Sampai saat ini keamanan pangan.<\/p>\n

“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang Dalam proses menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” kata Charles.<\/p>\n<\/section>\n

\n

BGN Fokus Efisiensi Anggaran<\/strong><\/p>\n

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan moratorium pembangunan dapur baru sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran Program MBG.<\/p>\n

Sebagai informasi, anggaran MBG tahun 2026 Pernah terjadi dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.<\/p>\n

“Di waktu ini Bahkan Sebelumnya dipotong tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4\/6).<\/p>\n

Selain menghentikan sementara pembukaan titik dapur baru, BGN Bahkan Nanti akan melakukan penataan ulang penerima manfaat Supaya bisa program lebih tepat sasaran. Di saat yang sama, BGN Nanti akan memprioritaskan pembenahan dapur yang Sebelumnya beroperasi, peningkatan kapasitas SDM, serta memastikan layanan MBG di wilayah terpencil tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan negara.<\/p>\n

“Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan Merupakan pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru,” pungkas Nanik.<\/p>\n<\/section>\n

\n
\n