Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY (Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY) mendesak PP Muhammadiyah segera menyatakan sikap menolak tawaran konsesi izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemerintah.
Desakan tersebut Merupakan salah satu Skor dari tujuh Skor sikap Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY terkait pengelolaan tambang yang didasarkan atas kertas posisi setebal 49 halaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
IMM DIY menilai Muhammadiyah justru Nanti akan memperparah krisis lingkungan yang turut berdampak pada krisis sosial Manakala menerima tawaran tersebut.
“Merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan sikap menolak pemberian konsesi pertambangan yang Sebelumnya jelas dan terang Nanti akan memperpanjang krisis sosial-ekologis serta memiliki dampak buruk terhadap warga terdampak langsung tambang batu bara,” bunyi Skor ketiga sikap Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY.
IMM DIY Bahkan mendesak Pemerintah mencabut dasar aturan yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.
“Karena terdapat pertentangan dengan aturan di atasnya dan sarat Nanti akan transaksional politik kekuasaan,” bunyi Skor kesatu sikap Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY.
Tak hanya itu, Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY Bahkan menolak aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia untuk dilanjutkan. Mereka pun mendesak Muhammadiyah terlibat dalam upaya pemulihan lingkungan hidup.
“Mengintegrasikan kesadaran ekologis, baik dalam perilaku pribadi warga persyarikatan maupun dalam berbagai kebijakan organisasi Muhammadiyah,” bunyi Skor keempat sikap Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY.
“Memperluas paradigma sekaligus mengintegrasikan tinjauan ekonomi-politik ke dalam Fikih Lingkungan perspektif tarjih,” Skor kelima sikap Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY.
Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY berharap Muhammadiyah turut aktif membuat program untuk memulihkan krisis lingkungan di Indonesia.
Tak hanya melalui program, Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY Bahkan berharap Muhammadiyah aktif memperbaiki lingkungan di Indonesia melalui gagasan yang berkemajuan.
“Menginisiasi proyek-proyek energi terbarukan, seperti panel surya dan energi angin, di institusi-institusi Muhammadiyah sebagai bentuk implementasi Risalah Islam Berkemajuan,” bunyi Skor keenam sikap Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY.
“Mengintegrasikan paradigma eko-teologi dalam kurikulum sekolah dan pesantren Muhammadiyah,” Skor terakhir sikap Dewan Perwakilan Daerah IMM DIY.
Sampai saat ini Di waktu ini PP Muhammadiyah belum menentukan sikap terkait tawaran izin pengelolaan tambang yang ditawarkan Pemerintah di bawah kepemimpinan Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi).
Justru, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia Nanti akan membahas hal tersebut pada 27-28 Juli di DIY.
“Kalau enggak ada perubahan 27 dan 28, biasanya di salah satu kampus. Bukan di hotel,” kata Busyro saat ditemui di kantornya, Kota Yogyakarta, Jumat (19/7).
(mab/pmg)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
