Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB meminta Supaya bisa pemilihan Pemimpin Negara (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) mendatang digelar secara terpisah. Mereka Bahkan meminta dana untuk Partai ditambah.
Dua Skor tersebut jadi rekomendasi hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang digelar di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Selasa (23/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Yang jelas rekomendasi eksternal mukernas PKB mendorong revisi paket undang-undang politik,” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/7).
PKB menilai pilpres dan pileg lebih baik dipisah karena pada Pemilihan Umum 2019 dan 2024 masyarakat hanya fokus pada ajang pilpres. Sementara itu, kata Jazilul, masyarakat tak memperhatikan visi-misi para caleg.
“Memang keserentakan kemarin Kesimpulannya kandidat anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat RI enggak diperbincangkan, enggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres,” tuturnya.
Kemudian, lanjut Jazilul, PKB meminta dana bantuan Partai ditingkatkan untuk mengatasi praktik politik transaksional. Ia berpendapat hal tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai.
“Langkah ini untuk menguatkan peran Partai, serta menekan menekan praktik politik transaksional yang merusak demokrasi Indonesia,” jelas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI itu.
Jazilul menjelaskan rekomendasi Mukernas PKB turut meminta Supaya bisa pemerintah aktif dalam menangani kasus judi online dan ancaman pemutusan hubungan kerja (Pemutusan Hubungan Kerja) massal. Mereka Bahkan menyoroti soal konflik Israel dan Palestina.
“Bahkan memutuskan mengutuk aksi pendudukan Israel ke Palestina,” katanya.
(mab/tsa)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
