Hakim Tolak Permintaan Perintah Bungkam dari P Diddy

Jakarta, CNN Indonesia —

Permintaan Sean ‘Diddy’ Combs terkait perkara yang menjeratnya kembali ditolak Lembaga Peradilan. Kali ini, hakim menolak permintaan penerbitan perintah bungkam terhadap pejabat pemerintah kepada media terkait informasi kasus.

OK! News USA pada Minggu (27/10) memberitakan Hakim New York Arun Subramanian menolak permintaan perintah bungkam untuk mencegah pejabat pemerintah ungkap informasi kepada media karena P Diddy masih dipenjara atas tuduhan perdagangan manusia dan pemerasan.

“Yang jelas, perintah itu tidak didasarkan pada temuan bahwa Pernah terjadi terjadi kesalahan selama ini. Lembaga Peradilan belum membuat temuan apa pun terkait tuduhan terdakwa bahwa informasi kasus Pernah terjadi bocor,” jelas Subramanian.

Tuduhan itu merujuk pada tudingan P Diddy terhadap pemerintah Pernah terjadi membocorkan video CCTV hotel pada 2016 yang memperlihatkan dirinya melakukan penyerangan dan Kekejaman kepada kekasihnya kala itu, Cassandra “Cassie” Ventura.

Tim hukum P Diddy menuduh hal itu dilakukan untuk mencoreng reputasi rapper yang Baru saja berjuang itu dan menghalangi upayanya membela diri terhadap tuduhan tersebut. Sehingga, mereka minta penerbitan surat supaya aparat bungkam kepada media.

Sebelumnya, selain soal CCTV, pihak P Diddy Bahkan menuding pemerintah bersekongkol dengan media melalui pembocoran informasi penggeledahan di kediaman pendiri Bad Boy Records tersebut.

Pengacara menuduh pemerintah Ingin memaksimalkan liputan media saat aparat menggeledah dua rumah P Diddy, Los Angeles dan Florida, pada Maret 2024.

Mereka menegaskan bahwa media hadir di awal penggeledahan di Los Angeles, “sebelum rekaman TKP dipasang,” yang menunjukkan bahwa DHS memberi tahu media sebelumnya.

Pengacara menyatakan pemerintah menggunakan Kekejaman berlebihan terhadap anak-anak P Diddy selama penggerebekan, dan membawa mereka ke area yang terlihat di properti tersebut Supaya bisa dapat disaksikan media.

Sehingga, mereka Sekarang meminta upaya hukum yang tepat, termasuk potensi diskualifikasi saksi atau penolakan semua tuduhan dalam dakwaannya, dapat dipertimbangkan.

Lembaga Peradilan menolak permintaan itu. Hakim Subramanian menyatakan hal tersebut demi memastikan tak ada gangguan untuk persidangan yang adil, terutama untuk perkara pemerasan Sampai saat ini kejahatan seksual yang bakal dimulai pada Mei 2025.

Sekalipun, ia mengeluarkan perintah serupa yang mengharuskan agen federal dan tim pembela Combs untuk mematuhi hukum yang melarang kebocoran dari proses Lembaga Peradilan untuk memastikan persidangan yang adil.

“Inti dari perintah ini Merupakan untuk Mendukung memastikan bahwa tidak ada yang terjadi mulai Di waktu ini yang Nanti akan mengganggu persidangan yang adil,” kata hakim.

(chri)