Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pembelian Bantuan Pemerintah bahan bakar minyak (BBM) Akan segera dibatasi pada 17 Agustus 2024.
Ia menyampaikan pihaknya Pada Di waktu ini sedang menunggu revisi Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 untuk membatasi pembelian BBM Bantuan Pemerintah Supaya bisa tersalurkan secara tepat sasaran.
Menurut Erick, tujuan dari revisi perpres tersebut Merupakan untuk menghindari penyalahgunaan Bantuan Pemerintah yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
“Kita Pada Di waktu ini sedang menunggu Perpres 191 di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” tutur Erick di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7).
Tak hanya soal Bantuan Pemerintah BBM, Erick mengatakan kementeriannya Bahkan Membantu langkah-langkah pemerintah dalam menata bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik dan gas.
Erick menegaskan Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.
“Jadi kita sangat Membantu Perpres 191 untuk segera didorong. Bukan hanya buat BBM, tetapi kita harap Bahkan buat gas karena LPG Hari Ini impornya tinggi sekali. Ini yang Dianjurkan kita benahi, jangan sampai Bantuan Pemerintah salah sasaran,” tegas Erick.
Sebelumnya, Luhut memberi sinyal pemerintah Akan segera semakin membatasi pemberian Bantuan Pemerintah mulai 17 Agustus 2024. Pada Di waktu ini, Bantuan Pemerintah diberikan terhadap Sebanyaknya barang, termasuk BBM bagi masyarakat tidak mampu.
“Kita berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat Bantuan Pemerintah Akan segera bisa kita kurangi,” ucap Luhut dalam unggahan akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Luhut mengatakan pengurangan BBM Bantuan Pemerintah bisa berdampak besar atas inefisiensi selama ini. Begitu pula dengan program Bantuan Pemerintah lainnya.
Pasalnya, ia melihat Indonesia Akan segera menghadapi tantangan ke depan. Pemerintah Dianjurkan bisa menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.
Di sisi lain, penyaluran Bantuan Pemerintah yang tak tepat sasaran masih menjamur. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang menikmati Bantuan Pemerintah BBM dan LPG.
Jumlah orang kaya penikmat BBM Bantuan Pemerintah disebut-sebut lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mencatat ada 60 persen orang kaya yang menikmati BBM Bantuan Pemerintah. Begitu pula dengan Bantuan Pemerintah gas melon yang disalahgunakan. Febrio merinci 57,9 persen pengguna LPG 3 kg Merupakan orang-orang mampu, bukan keluarga miskin.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
