Jakarta, CNN Indonesia —
Gedung Putih menegaskan posisi Elon Musk di pemerintahan Pemimpin Negara Amerika Serikat Donald Trump hanya sebagai penasihat senior Pemimpin Negara.
Menurut Gedung Putih, meski memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk bukan pegawai pemerintah sehingga tak punya wewenang mengambil keputusan di pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam dokumen yang ditujukan ke Lembaga Peradilan, yang ditandatangani oleh Direktur Kantor Administrasi Gedung Putih Joshua Fisher, Musk disebut hanya bisa memberi saran kepada Trump dan mengomunikasikan arahan Pemimpin Negara.
“Seperti penasihat senior Gedung Putih lainnya, Musk tidak punya otoritas nyata atau resmi untuk membuat keputusan sendiri bagi pemerintah,” bunyi dokumen itu, seperti dilansir dari Anadolu Agency.
Dokumen tersebut menekankan bahwa Musk bukan pegawai DOGE maupun lembaga sementara. Dokumen itu mengklarifikasi bahwa “Musk bukan Administrator Layanan DOGE AS.”
Dokumen Fisher ini diajukan ke Hakim Distrik AS Tanya Chutkan yang Tengah mempertimbangkan gugatan oleh Jaksa Agung dari Demokrat untuk mencegah Musk dan rekan-rekannya di DOGE mempengaruhi pemerintah federal.
Sebanyak 14 negara bagian AS sebelumnya menggugat Elon Musk karena menilai sang bos Tesla tak berhak mendapat wewenang besar dari Trump.
“Kekuatan Musk yang tampaknya tidak terbatas dan tidak terkendali untuk melucuti tenaga kerja pemerintah dan menghilangkan seluruh departemen dengan goresan pena atau klik mouse Berniat mengejutkan mereka yang memenangkan kemerdekan negara,” demikian pernyataan 14 negara bagian.
Ke-14 negara bagian menyatakan wewenang yang diberikan kepada Musk tidak konstitusional. Menurut mereka, peran ekspansif Musk sebagai kepala DOGE melanggar Klausul Penunjukan Konstitusi. Sebab posisi Elon Musk Sampai saat ini Di waktu ini belum dikonfirmasi oleh Senat.
Empat belas negara ini terdiri dari New Meksiko, Arizona, Michigan, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont, dan Washington.
Mereka meminta Lembaga Peradilan memblokir Musk dan DOGE melakukan berbagai tindakan yang dapat memengaruhi perubahan distribusi dana publik, kontrak pemerintah, aturan, personel, Sampai saat ini sistem data.
Trump Pernah menunjuk Elon Musk untuk memimpin DOGE.
DOGE dibentuk dengan tugas memangkas pengeluaran federal dan menghemat anggaran negara. Departemen baru ini umumnya menyasar kementerian/lembaga/badan yang tidak sejalan dengan kebijakan Trump.
(rds/rds)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
