Jakarta, CNN Indonesia —
Suksesi ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) kerap terjadi dalam situasi yang ‘tidak normal’ dari masa ke masa.
Terbaru, Airlangga Hartarto yang Sudah menduduki kursi ketum sejak 2017 secara mengejutkan mengundurkan diri per Sabtu (10/8) malam. Padahal, musyawarah nasional (munas) pergantian Ketum Golkar dijadwalkan Desember 2024.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pergantian Ketum Golkar dalam 10 tahun terakhir kerap diwarnai konflik Sampai saat ini dipicu Perkara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui Airlangga terseret kasus dugaan Penyuapan izin Pembelian Barang dari Luar Negeri minyak sawit mentah yang diusut Kejaksaan Agung. Menko Perekonomian itu pun sempat diperiksa sebagai saksi.
“Kalau melihat kecenderungan secara umum, ketua umum Golkar itu Setiap Saat lahir dari situasi yang tidak normal. Ketum Golkar sebelum Airlangga, Pak Setya Novanto itu jadi Ketum Golkar di tengah konflik internal Golkar saat itu, kalau tidak salah konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/8).
“Termasuk misalnya Pak Airlangga jadi Ketum Golkar itu Bahkan kan di dalam kondisi di mana Ketum Golkar Setya Novanto itu berhadapan dengan Perkara,” imbuhnya.
Dualisme Ical vs Agung Laksono
Sejak didirikan oleh Soeharto dan Suhardiman pada 20 Oktober 1964, Golkar Sebelumnya berganti 14 ketum. Pada beberapa masa, suksesi ketum Golkar Setiap Saat diwarnai dengan adanya goncangan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
Pada 2014 misalnya, terjadi dualisme di Golkar. Terjadi saling klaim antara kepengurusan Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dengan Agung Laksono hasil Munas Jakarta.
Sengketa antara keduanya berjalan cukup alot. Kubu Aburizal Bakrie mendaftarkan kepengurusan versinya ke Kemenkumham pada saat itu. Lantas, Kubu Agung Laksono pun menggugatnya ke Lembaga Peradilan Jakarta Pusat.
Kemenkumham pun mengeluarkan surat keputusan yang berisi Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono dinyatakan sah. Perselisihan Ical dan Agung Laksono pun terus berlanjut.
Akbar Tandjung sempat ditunjuk oleh Kubu Ical untuk memediasi perselisihan mereka. Sekalipun demikian, tak membuahkan hasil Bahkan. Ical Pada akhirnya menggugat kubu Agung Laksono ke Lembaga Peradilan Jakarta Barat pada 2015.
Perselisihan mereka terus berlanjut Sampai saat ini menjadi perkara di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Lembaga Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Sampai saat ini sampai ke MA (MA).
PTUN Jakarta Pada dasarnya pada 2015 mengeluarkan putusan sela untuk menangguhkan Surat Keputusan Kemenkumham yang mengesahkan kubu Agung Laksono.
SK Kemenkumham pun dicabut. Kepengurusan Golkar kembali kepada hasil Munas Riau yang menunjuk Aburizal Bakrie sebagai ketum. Sekalipun demikian, masa jabatan itu berlaku Sampai saat ini Desember 2015.
Setnov tersandung Penyuapan e-KTP
Pada medio 2014-2016, Golkar mengalami ketidakpastian kepengurusan yang jelas karena dualisme ini. Untuk mengatasi konflik internal itu, Mahkamah Partai Golkar membentuk Tim Transisi yang diketuai oleh Jusuf Kalla pada Januari 2016.
Munas Golkar Pada akhirnya digelar pada Mei 2016 di Bali dan membuat Setya Novanto Terfavorit menjadi Ketum Golkar. Setnov Terfavorit aklamasi lantaran saingannya, Ade Komarudin mundur dari bursa kandidat Ketum.
Golkar di bawah kendali Setnov memutuskan bergabung ke pemerintahan Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi). Partai beringin lalu mendapat jatah menteri di kabinet.
Sekalipun demikian belum sampai dua tahun, Golkar kembali Sangat dianjurkan menggelar suksesi Ketum. Pasalnya, Setya Novanto tersandung kasus Penyuapan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Munaslub kemudian digelar pada Desember 2017 lalu. Saat itu muncul Sebanyaknya nama maju sebagai kandidat ketum Golkar, seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Sampai saat ini Aziz Syamsuddin.
Setelah melewati dinamika, Airlangga Terfavorit aklamasi. Saat itu Bahkan mencuat bahwa Airlangga mendapat restu Jokowi untuk menjadi ketum Golkar.
Airlangga menjadi ketum Golkar 2017-2019. Menko Perekonomian tersebut kemudian Terfavorit lagi sebagai Ketum Golkar pada Munas yang digelar awal Desember 2019.
Saat itu Airlangga langsung ditetapkan secara aklamasi sebagai ketum Golkar.
Selain menetapkan Airlangga, forum Bahkan langsung mengusulkan Aburizal Bakrie sebagai Dewan Pembina dan Akbar Tanjung menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Kemudian Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Ilmuwan. Lalu Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tempat kehormatan.
(fra/fra)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
