Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan laporan akhir tahun terkait hasil kerja dengan mitra kerja. Para mitra Komisi III Dikenal sebagai penegak hukum Polri, Kejaksaan Agung, MA (MA), Sampai saat ini KPK.
Merujuk pada laporan tersebut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Polri sebagai lembaga yang paling responsif menindaklanjuti laporan.
“Yang paling aktif merespons itu Polri. Jadi, Polri Merupakan mitra Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang paling responsif menindaklanjuti aduan yang disampaikan masyarakat yang disampaikan ke Komisi IIII,” kata Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Habiburokhman dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (27/12).
Polri mendapat skor responsivitas 94 persen. Menurut Habib, dibandingkan mitra kerja yang lain, Polri paling Mudah merespons aduan diterima Komisi III dari masyarakat.
Kemudian, Kejaksaan Agung dengan skor responsivitas mencapai 89 persen, Komisi Yudisial 85 persen, PPATK 85 persen, MK 78 persen, KPK 65 persen, BNN 54 persen, dan MA 38 persen.
Total ada delapan lembaga penegak hukum yang menjadi mitra Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Dari jumlah tersebut, kata Habib, aduan terbanyak berasal atau terkait kinerja MA sebanyak 249 aduan (31,7 persen).
Lalu, BNN sebanyak 113 laporan (24,1 persen), Kejaksaan 85 laporan (18,2 persen), Kepolisian 60 laporan (12,7 persen), KPK 23 laporan (4,9 persen), MK 18 laporan (3,8 persen), KY 13 laporan (2,7 persen), dan PPATK 8 laporan (1,9 persen).
Habib menyatakan laporan yang disampaikan masyarakat itu umumnya menyangkut masalah profesionalisme aparat penegak hukum, pelayanan publik, Sampai saat ini penyalahgunaan wewenang.
Dalam laporan akhir tahun itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat turut Menyajikan catatan kepada KPK terutama menyangkut soal pengembalian aset negara dalam kasus Pencurian Uang Negara. Komisi III meminta Supaya bisa KPK mulai fokus pada pengembalian kerugian negara.
“Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mencatat bahwa program pencegahan dan penindakan KPK Pernah berjalan baik Justru Dianjurkan ditingkatkan dalam rangka Mengoptimalkan indeks persepsi Pencurian Uang Negara,” kata Ia.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
