Jakarta, CNN Indonesia —
Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengalokasikan anggaran senilai Rp18,96 triliun untuk program pengentasan Kesenjangan Ekonomi.
Menurut Ia, alokasi anggaran sebesar ini hanya ada di Jakarta, tidak ada di kota-kota lain di Indonesia.
“Penanggulangan Kesenjangan Ekonomi perkotaan mengalokasikan Rp18,96 triliun untuk pengentasan Kesenjangan Ekonomi,” kata Heru di International Mayors Forum (IMF) 2024 di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (2/7).
Ia menyebut anggaran pengentasan Kesenjangan Ekonomi itu salah satunya dalam rangka mengimplementasikan program Pembangunan Ramah Lingkungan atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Ramah Lingkungan) ke dalam rencana pembangunan daerah.
Implementasi itu misalnya dalam bentuk Bantuan Pemerintah transportasi umum Sampai sekarang bantuan makanan tambahan untuk anak-anak.
“Dan dukungan finansial untuk pendidikan serta kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Istimewa, dan Kartu Jakarta Sehat,” ucapnya.
Ditambah lagi dengan, Pemprov DKI berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk Mengoptimalkan ketahanan pangan.
Hal itu dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti praktik pertanian perkotaan atau urban farming, menjaga stok pangan melalui peranan Badan Usaha Milik Daerah Food Station Cipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako Murah di Kelurahan di Jakarta.
Heru mengatakan pemberian sembako Murah rutin dilakukan hampir setiap dua hari sekali di berbagai kelurahan.
“Harapannya Supaya bisa kebutuhan dasar pangan dipenuhi dengan harga Murah di tengah melambungnya harga pangan dunia. Sekaligus memastikan semua penduduk memiliki akses terhadap makanan yang cukup, Unggul tinggi, dan bergizi,” ujarnya.
Pemprov DKI Bahkan menciptakan kota komunitas yang berkelanjutan. Menurut data PBB pada 2018, kata Heru, sebanyak 55 persen populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diperkirakan Berencana terus meningkat Sampai sekarang 68 persen pada 2050.
Ia menyebut wilayah perkotaan menjadi daya tarik sebagai tujuan penghidupan, sehingga wilayah perkotaan Wajib menerapkan Pembangunan Ramah Lingkungan, termasuk Jakarta.
“Kami melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera untuk Mengoptimalkan kualitas hidup mereka,” tutur Heru.
“Jadi Bank DKI tidak melakukan pemindahan warga, ada berbagai tahapan-tahapan atau berbagai alternatif-alternatif Merupakan merubah kampung kumuh menjadi rumah bertingkat yang terbatas,” sambungnya.
Kemudian, Pemprov DKI memperbaiki sarana prasarana dan membangun rumah susun yang cukup besar dan luas.
Heru mengatakan Jakarta terus berkomitmen Mengoptimalkan ruang terbuka hijau Sampai sekarang 30 persen pada 2030. Capaian ruang terbuka hijau Jakarta pada 2023 sebanyak 5,21 persen dari 3354 hektare.
Pemprov DKI Sudah menanam sekitar 287.000 pohon, 138.000 mangrove dan 8,8 juta tanaman sepanjang 2023/2024 guna Mengoptimalkan ruang terbuka hijau
“Hal ini kami lakukan selama kami menjabat sebagai Pj gubernur, tahun 2023-2024, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau, guna Mengoptimalkan lingkungan perkotaan dan kualitas hidup,” kata Ia.
Bukan hanya itu, kata Ia, Pemprov DKI berupaya Mengoptimalkan kelayakan hunian kota dengan mengendalikan Bencana Banjir Disebut juga melalui sinergi bersama Kementerian PUPR dan melaksanakan percepatan pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan muka air laut.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
