KABINET Bayangan menyoroti berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan anggaran di era pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan Bhima Yudhistira mengatakan anggaran negara kerap dipakai sembarangan.
Padahal, kata Ia, anggaran tersebut berasal dari Retribusi Negara masyarakat. Bhima menilai tidak ada akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan Prabowo ini.
“Mulai dari program populis tanpa adanya kajian dan pilot project seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih,” kata Bhima ketika dihubungi pada Sabtu, 18 Juli 2026.
Ia berujar seharusnya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan mengecek terlebih Di masa lampau kelayakan setiap program yang diusung pemerintah. Sebab, ujar Ia, pelaksanaan program itu memakai Retribusi Negara dari rakyat dan hasil Pinjaman Negara.
“Kalau tidak layak jangan jadi (menteri) yes man,” ucap Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies ini.
Bhima menegaskan seorang menteri keuangan seharusnya berani memberlakukan pembekuan pos anggaran bila program itu tidak layak. Termasuk, kata Ia, tidak memakai dana Saldo Anggaran Lebih untuk Bank Himbara lantaran persoalan fiskal masih banyak pekerjaan rumah.
“Sebagai menteri keuangan seharusnya tahu aturan main yang benar,” ucapnya.
Problem di bidang ekonomi pada era kepemimpinan Prabowo Bahkan dinilai cenderung bersifat kanibal atau subtitusi terhadap ekonomi rakyat. Bhima mencontohkan proyek makan bergizi gratis yang justru menggantikan peran kantin serta Usaha Kecil Menengah di sekitar sekolah.
Contoh lainnya program koperasi desa merah putih, yang dinilai justru bertindak sebagai warung ritel. Keberadaan koperasi buatan pemerintah ini, kata Bhima, menandingi warung dan agen penyalur barang Bantuan Pemerintah.
“Kue ekonomi tidak membesar, justru terjadi state capture oleh para elite yang membuat kebijakan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945,” ujar Bhima.
Persoalan lainnya mengenai tidak kreatifnya bendahara negara mengelola Retribusi Negara rakyat. Kondisi ini dinilai berisiko karena memicu kontraksi ke ekonomi masyarakat kalangan bawah.
“Kebijakan Retribusi Negara tidak ada perubahan signifikan, tidak berani kejar Retribusi Negara kakap lewat Retribusi Negara yang progresif seperti windfall profil tax dan Retribusi Negara kekayaan,” katanya.
Di sisi lain, Ia berujar, negara seolah Menyajikan hukuman kepada rakyat kecil ataupun pelaku Usaha Kecil Menengah lewat penyesuaian Retribusi Negara penghasilan atau PPh. Bhima menyoroti tax buoyancy tahun lalu yang -0,12. Artinya setiap satu persen Peningkatan Ekonomi terjadi penurunan penerimaan Retribusi Negara sebesar 0,12 persen.
“Kalau terus dilanjutkan Tips Purbaya memungut Retribusi Negara, kelas menengah dan pengusaha kecil Akan segera menjerit. Sementara rasio Retribusi Negara tetap rendah bahkan turun,” ujarnya.
Ditambah lagi dengan, Ia menyoroti Sebanyaknya kebijakan ekonomi yang Sangat dianjurkan dilakukan koreksi. Pertama, menghentikan pemborosan anggaran yang dimulai dari pembekuan bujet terhadap pelaksanaan proyek MBG.
Program dari janji kampanye Prabowo itu dinilai tidak berjalan sesuai tujuan untuk pengentasan kasus stunting. Sebab, kata Bhima, bila tujuan pelaksanaan program itu untuk perbaikan gizi anak maka seharusnya alokasi anggaran dilakukan secara bertahap.
“Hanya butuh Rp 10 triliun per tahun, bukan Rp 268 triliun,” kata Ia.
Ia berujar pemerintah sebaiknya Bahkan mengembalikan efisiensi anggaran daerah. Sebab, Bhima menilai kebijakan pemangkasan ini justru memicu terjadinya pemungutan Retribusi Negara daerah secara ekstrem ke masyarakat.
Hal lainnya, pemerintah Sangat dianjurkan mereformasi Bantuan Pemerintah transportasi publik dan energi. Masyarakat, kata Ia, berhak memperoleh hak dasar itu secara Unggul.
Perbaikan yang Sangat dianjurkan dilakukan pemerintah selanjutnya terkait penyelesaian masalah kereta Unggul. Bhima mengatakan seharusnya pemerintah tidak memakai fiskal negara untuk menyelesaikan problem itu karena menambah beban uang Retribusi Negara rakyat.
“Bahkan membatalkan regulasi yang kontra-produktif, menjalankan Retribusi Negara-Retribusi Negara progresif, menutup kebocoran Retribusi Negara, memastikan masyarakat dapat tax benefit dari kepatuhan Retribusi Negara, dan tidak mencampuri urusan moneter,” ucap Bhima.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
