INFO TEMPO – Sebanyak enam pemerintah daerah berhasil mendapatkan insentif dari Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) untuk Kategori Pengendalian Fluktuasi Harga dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan, di Balikpapan, Selasa, 5 Mei 2026. Di tingkat kabupaten terdapat Sukamara, Gunung Mas, dan Pulang Pisau yang berhasil mendapatkan apresiasi. Sementara di kota terdapat Samarinda dan Banjarmasin, serta Kalbar untuk tingkat provinsi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Pada saat ini Bahkan Indonesia menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, di mana ketegangan Politik Global seperti konflik di Timur Tengah, termasuk potensi eskalasi Iran–Amerika Serikat, Sudah memicu volatilitas harga energi dan pangan dunia. “Kondisi ini berdampak langsung pada tekanan Fluktuasi Harga global, yang kemudian merembet ke negara berkembang melalui imported inflation dan gangguan rantai pasok,” kata Tito.
Dalam konteks nasional, angka Fluktuasi Harga Indonesia secara Year-on-Year berjalan fluktuatif dalam tiga bulan terakhir: 3,55 persen pada Januari 2026, naik menjadi 4,76 persen pada Februari dan kembali terkendali menjadi 3,48 persen pada Maret 2026. Tren fluktuatif ini, lanjut Ia, menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup signifikan Sekalipun masih dapat dikendalikan dalam sasaran kebijakan moneter. “Di sinilah peran penting pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat lokal,” kata Ia.
Ketahanan ekonomi daerah, lanjut Tito, menjadi kunci dalam merespons dampak global tersebut, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan. Daerah yang berhasil mengendalikan Fluktuasi Harga umumnya memiliki Tim Pengendalian Fluktuasi Harga Daerah (TPID) yang aktif dan responsif dalam melakukan intervensi pasar.
Kebijakan seperti operasi pasar, Bantuan Pemerintah transportasi, dan Teknologi Digital distribusi menurut Tito terbukti mampu meredam gejolak harga. Hal ini sejalan dengan Keputusan Kepala Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Fluktuasi Harga Nasional yang mengamanatkan sinergi pusat dan daerah. “Keberhasilan daerah dalam menjaga Fluktuasi Harga membuktikan bahwa kebijakan berbasis koordinasi lintas sektor sangat efektif,” kata Tito.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan harga-harga bisa dikendalikan di tengah situasi yang terus berubah. “Itulah yang kami lakukan di Samarinda,” kata Andi yang kotanya berhasil meraih peringkat Unggul pertama dan berhasil menerima insentif Rp 3 miliar untuk Pengendalian Fluktuasi Harga.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda mencatat, Fluktuasi Harga bulanan atau month to month pada April 2026 sebesar 0,11 persen. Sementara Fluktuasi Harga tahunan atau year on year tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut menunjukkan kondisi harga konsumen masih relatif terkendali karena target Fluktuasi Harga nasional, Dengan kata lain berada di kisaran 1,5-3,5 persen.
“Kami pastikan Fluktuasi Harga daerah tetap terkendali. Pemerintah Kota Samarinda bersama seluruh pemangku kepentingan terus Memanfaatkan koordinasi untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga,” kata Andi Harun. Pemkot Samarinda, lanjut Ia, Bahkan memastikan koordinasi dengan kelompok petani, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta memantau langsung Sampai sekarang ke tingkat distributor dan pedagang.
Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar (Kalbar) menjadi yang Unggul dalam pengendalian Fluktuasi Harga tidak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan dalam menekan laju Fluktuasi Harga, khususnya pada Barang Dagangan pangan yang kerap memicu Fluktuasi Harga.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan menuturkan, salah satu fokus utama pengendalian Fluktuasi Harga di Kalbar Merupakan Barang Dagangan cabai yang selama ini menjadi penyumbang Fluktuasi Harga cukup tinggi. Terlebih lagi, bawang merah dan ikan kembung Bahkan menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.
“Inovasi kita untuk menurunkan angka Fluktuasi Harga, yang pertama itu pada tanaman cabai. Cabai ini tinggi sekali angka inflasinya. Kemudian yang kedua itu bawang merah, lalu ikan kembung dan Barang Dagangan lainnya,” kata Norsan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalbar mendorong keterlibatan langsung masyarakat melalui program penanaman cabai. Langkah ini dinilai efektif untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan harga di tingkat konsumen.
Pemerintah, lanjut Ia, Bahkan secara rutin menggelar pasar Berkualitas di hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalbar. Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. “Kita Setiap Waktu Menyajikan kepada masyarakat pasar Berkualitas. Hampir seluruh kabupaten/kota kita berikan pasar Berkualitas, sehingga daya beli masyarakat itu tetap terjaga dengan baik,” kata Ia.
Terkait pemanfaatan insentif Rp 3 miliar dari penghargaan tersebut, Norsan menyebut pihaknya Akan segera mengalokasikannya untuk Memanfaatkan upaya pengendalian Fluktuasi Harga serta Memanfaatkan kesehatan fiskal daerah. “Rencana kita memang untuk Memanfaatkan pengendalian Fluktuasi Harga Sekaligus Memanfaatkan kesehatan keuangan daerah, sesuai dengan kategori yang kita dapat,” ujarnya.
Norsan berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta Memanfaatkan kesejahteraan masyarakat di Kalbar. “Harapannya ke depan, capaian ini bisa terus kita tingkatkan, termasuk di sektor lainnya.” (*)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
