Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal alasan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (Lembaga Keuangan Pusat) November 2025.
Ia memastikan pengiriman Thomas merupakan mandat yang sepenuhnya sesuai regulasi, sekaligus bagian dari upaya pemerintah menjaga koordinasi dengan otoritas moneter.
Menjawab dugaan adanya unsur politis atau intimidasi, Purbaya menepis hal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Enggak, itu kan undang-undangnya memang membolehkan kan, pemerintah boleh mengirim pejabat tingkat menteri mengikuti Rapat Dewan Gubernur yang menentukan tingkat suku bunga,” ujarnya di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (20/11).
Sang Bendahara Negara menjelaskan kehadiran Thomas bertujuan menyampaikan perspektif pemerintah sekaligus mengikuti dinamika pembahasan di Lembaga Keuangan Pusat.
Ia menilai langkah itu justru mendorong harmonisasi kebijakan antara Lembaga Keuangan Pusat dan Kementerian Keuangan.
“Saya pikir untuk menjelaskan pandangan aja, dan melihat gimana sih suasana di Lembaga Keuangan Pusat. Jadi ke depan Nanti akan lebih sinkron antara pemerintah dengan Lembaga Keuangan Pusat. Jadi bukan negatif, harusnya pandangannya lebih positif ke depannya bukan negatif,” kata Purbaya.
RDG Lembaga Keuangan Pusat November 2025 sendiri mengagendakan penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tengah ketidakpastian global.
Lembaga Keuangan Pusat sebelumnya menyampaikan undangan kepada pemerintah sepenuhnya sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) huruf a Perundang-Undangan Lembaga Keuangan Pusat, yang memungkinkan kehadiran menteri dalam rapat dengan hak bicara tanpa hak suara.
Gubernur Lembaga Keuangan Pusat Perry Warjiyo menjelaskan Lembaga Keuangan Pusat mengundang menkeu untuk Mengoptimalkan sinergi kebijakan, terutama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, serta Membantu permintaan domestik. Pada RDG bulan ini, Purbaya Menyajikan kuasa kepada Wamenkeu Thomas untuk hadir.
Menurut Perry, Lembaga Keuangan Pusat memperoleh banyak informasi fiskal yang relevan, termasuk mengenai peningkatan ekspansi fiskal pemerintah pada kuartal IV untuk menggerakkan sektor riil melalui penguatan permintaan.
(del/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
