Dewan Perwakilan Rakyat Soal Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN: Investigasi Pada Pada masa itu

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Lasarus mengkritik rencana Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny dengan dana APBN.

Lasarus menilai Pada Di waktu ini yang jauh lebih penting dilakukan pemerintah Merupakan untuk menginvestigasi Dalang dan pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden itu.

“Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa gitu lho. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian yang serupa, semua negara yang ambil alih,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/10).

Lasarus tidak menampik Bila banyak ponpes yang Pernah dibangun dengan menggunakan APBN. Hanya saja, ia menilai penggunaan APBN dalam perbaikan Ponpes Al Khoziny mesti dikaji ulang.

“Misal, kalau terjadi kelalaian, ini kelalaian mesti diproses dulu. Bahwa nanti kita bangun ponpes, bangunan ponpes memang banyak kita bangun pakai APBN, banyak kita bangun. Tapi tidak kasus yang seperti ini,” ujarnya.

“Jadi menurut saya ini Harus dikaji ulang. Dikaji ulang, diselidiki dulu kejadian ini. Masalahnya apa, sebabnya di mana. Itu saja belum diungkap gitu,” tuturnya.

Rencana pembangunan ulang Al Khoziny sebelumnya disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Menurut Ia, setelah dihitung ternyata lebih mahal memperbaiki gedung dibanding membangun ulang dari nol.

Ia masih menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung ponpes dari awal. Meskipun demikian, Dody menyebut pembangunan itu Akan segera dibiayai APBN, meski terbuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut Membantu.

“Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah, Insya Allah. Cuman dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan Bahkan ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN,” ujarnya.

Ia bilang semestinya anggaran pondok pesantren masuk ke Kementerian Agama, tetapi karena peristiwa ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny merupakan kondisi darurat, maka kementerian PU Akan segera ikut andil.

“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat. Yang di Sidoarjo Sebelumnya Tak perlu ditanyakan lagi kita yang masuk,” katanya.

(fra/tfq/fra)