Jakarta, CNN Indonesia —
Protes menentang rencana pembelian Kendaraan Pribadi dinas SUV bagi anggota parlemen semakin meluas di Timor Leste pada Rabu (17/9) Sampai saat ini bentrokan antara pedemo dan polisi tak terhindarkan.
Lebih dari 2.000 demonstran yang sebagian besar merupakan mahasiswa universitas di ibu kota Dili turun ke jalan dan berdemonstrasi di dekat gedung Parlemen Nasional untuk menolak rencana pengadaan Kendaraan Pribadi Toyota Prado SUV bagi 65 anggota parlemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para demonstran terlihat membakar ban, sebuah kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen, serta melempari aparat dengan batu. Sementara itu, aparat kepolisian merespons para demonstran dengan menembakkan gas air mata.
Awalnya, tuntutan massa berfokus pada pembatalan rencana pengadaan Kendaraan Pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat senilai US$4,2 juta, Meskipun demikian kemudian meluas Sampai saat ini mencakup isu lain, termasuk pensiun seumur hidup bagi mantan anggota parlemen.
Aksi ini berlangsung sejak Senin pekan ini, yang membuat Sebanyaknya Partai meminta parlemen membatalkan rencana tersebut. Ironisnya, partai-partai tersebut sebelumnya Pernah terjadi menyetujui anggaran 2025 yang mencakup dana untuk pembelian kendaraan.
Para demonstran berjanji Berniat terus turun ke jalan Sampai saat ini rencana itu Sungguh-sungguh dibatalkan.
“Kami ingin keputusan pembelian Kendaraan Pribadi ini dibatalkan. Keputusan itu Wajib diambil oleh Pemimpin Negara Parlemen Nasional,” kata aktivis Domingos de Andrade kepada wartawan seperti dikutip AFP.
Massa Bahkan membawa spanduk bertuliskan seruan untuk “Hentikan pencuri”.
Sementara itu, Pemimpin Negara Timor Leste Jose Ramos Horta menegaskan pada Selasa bahwa tidak Berniat ada toleransi terhadap Tindak Kekerasan dalam aksi Protes.
“Silakan berdemonstrasi untuk memprotes pemerintah atau parlemen ketika mereka salah, tapi jangan menggunakan Tindak Kekerasan,” ujarnya.
Dalam pernyataan resmi pada Rabu, parlemen mengatakan Berniat mengambil langkah-langkah untuk membatalkan undang-undang tersebut setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan demonstran.
Parlemen Nasional Bahkan secara bulat mengadopsi resolusi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru dalam anggaran 2025”.
Aksi Keluhan Masyarakat Timor Leste ini berlangsung kala negara di kawasan Bahkan menghadapi Keluhan Masyarakat serupa. Indonesia yang tutur memprotes gaji serta tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang makin fantasis kala warga susah mencari pekerjaan dan gaji yang layak Sampai saat ini Aksi Keluhan Masyarakat di Filipina, Nepal, Sampai saat ini Australia.
(rds)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
