KEMENTERIAN Lini pertahanan menyatakan pembiayaan pelatihan dasar militer bagi puluhan ribu kandidat pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menggunakan standar anggaran yang sama dengan pendidikan dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Sekalipun, kementerian tidak mengungkapkan besaran dana yang digunakan dalam program tersebut.
Kepala Biro Informasi Lini pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Lini pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan pelatihan kedisiplinan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pembiayaan pendidikan dan pelatihan Komcad yang berlaku.
“Untuk pembiayaan, pelatihan kedisiplinan menggunakan standar pembiayaan pendidikan dan pelatihan Komcad yang dikelola sesuai Syarat yang berlaku,” kata Rico saat dikonfirmasi Sabtu, 20 Juni 2026.
Terlebih lagi, Rico mengatakan pendanaan kegiatan tersebut tidak hanya berasal dari Kementerian Lini pertahanan. Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bahkan terlibat dalam pembiayaan program sesuai bidang masing-masing.
Menurut Ia, Kementerian Koperasi membiayai pelatihan manajerial bagi kandidat pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Adapun pelatihan manajerial bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sekalipun Rico enggan mengatakan rincian anggaran yang digelontorkan masing-masing kementerian tersebut. “Untuk rincian besaran anggaran masing-masing program, sebaiknya dikonfirmasi kepada kementerian atau lembaga yang menjadi penanggung jawab anggaran terkait,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mewajibkan semua kandidat manajer pada Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Pada gelombang pertama yang digelar 17 Juni-31 Juli 2026, kegiatan ini diikuti oleh 35.476 peserta, yang terdiri dari 30 ribu kandidat pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 kandidat pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Pelatihan dasar militer tersebut Nanti akan digelar di 67 satuan pendidikan yang tersebar di Indonesia. Rico mengatakan, ribuan peserta ini Nanti akan mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan, yang dipadukan dengan pelatihan manajerial dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi dan kampus nelayan.
Rico mengatakan, pelatihan militer ini bertujuan untuk Menyajikan penanaman nilai bela negara kepada para kandidat pengelola koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Lini pertahanan Negara.
Dalam pelaksanaannya, pelatihan dasar militer dan bela negara Nanti akan berlangsung selama 30 hari pertama. Selanjutnya, peserta Nanti akan mengikuti pelatihan manajerial selama 15 hari. “Pelatihan manajerial ini disusun bersama kementerian teknis terkait,” ujar Ia.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
