Fluktuasi Harga Resep sulit dihindari di tengah melemahnya Nilai Mata Uang IDR terhadap USD AS. Pasalnya, sekitar 90 persen bahan baku Resep yang digunakan industri farmasi nasional masih bergantung pada Perdagangan Masuk Negeri.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui dampak pelemahan IDR mulai dirasakan industri farmasi. Beberapa produsen bahkan Sebelumnya mengalami kenaikan biaya produksi yang bervariasi, mulai dari sekitar 2 persen.
Meski begitu, pemerintah berupaya membatasi Fluktuasi Harga Supaya bisa tidak melampaui 20 persen. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat, terutama peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terkait kemungkinan berkurangnya ketersediaan Resep atau perubahan daftar Resep yang ditanggung BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, apakah Resep yang dijamin BPJS Kesehatan masih Aman?
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan ketersediaan Resep dalam Program JKN merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Sampai sekarang fasilitas kesehatan.
“Harus dipahami bahwa ada berbagai instansi yang terlibat dalam rantai pelayanan Resep Program JKN. Sesuai regulasi yang berlaku, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan Resep. Sementara BPJS Kesehatan bertanggung jawab membayar biaya pelayanan kesehatan, termasuk Resep,” kata Rizzky kepada detikcom, Jumat (12/6/2026),
Rizzky menjelaskan Seandainya terjadi kekosongan stok Resep di fasilitas kesehatan, pasien JKN tetap berhak mendapatkan terapi yang sesuai.
Menurutnya, fasilitas kesehatan Sangat dianjurkan Menyajikan Resep substitusi yang memiliki kandungan dan zat aktif yang sama dengan Resep yang diresepkan sebelumnya.
“Seandainya terjadi kekosongan stok Resep, maka fasilitas kesehatan Sangat dianjurkan Menyediakan Resep substitusi dengan kandungan dan zat aktif yang sama,” ujarnya.
Ia Bahkan menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tidak boleh membebankan biaya tambahan kepada peserta JKN atas Resep pengganti tersebut.
“Fasilitas kesehatan Bahkan tidak diperkenankan membebankan biaya tambahan atas Resep yang diberikan kepada peserta JKN, sebab Resep Pernah terjadi termasuk dalam komponen pembayaran BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan,” lanjutnya.
Untuk mengantisipasi gangguan pasokan, BPJS Kesehatan Sebelumnya mengembangkan fitur pelaporan kekosongan Resep yang dapat digunakan oleh instalasi farmasi rumah sakit maupun apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Melalui sistem tersebut, Rizzky menyebut pihaknya dapat memantau jenis Resep yang mengalami kendala ketersediaan serta wilayah yang terdampak.
“BPJS Kesehatan dapat memonitor kendala ketersediaan Resep Sesuai aturan jenis Resep dan wilayah yang terkendala,” jelas Rizzky.
Informasi ini kemudian diteruskan kepada kementerian, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait Supaya bisa dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangannya masing-masing.
Apakah Daftar Resep yang Ditanggung BPJS Berencana Berubah?
Di tengah lonjakan harga bahan baku Resep yang berpotensi mencapai 20 persen, muncul pertanyaan apakah BPJS Kesehatan Berencana mengurangi daftar Resep yang ditanggung untuk menyesuaikan biaya.
Rizzky memastikan Sampai sekarang Di waktu ini belum ada perubahan daftar Resep yang dijamin dalam Program JKN.
“Sampai dengan Di waktu ini, daftar Resep yang dijamin BPJS Kesehatan bagi peserta Program JKN masih mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) yang disusun oleh Komite Nasional Fornas dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan,” tegasnya.
Artinya, peserta BPJS Kesehatan masih dapat memperoleh Resep-obatan yang tercantum dalam Formularium Nasional sesuai indikasi medis dan Syarat yang berlaku. Sampai sekarang Di waktu ini belum ada kebijakan yang mengubah cakupan Resep akibat pelemahan IDR maupun Fluktuasi Harga bahan baku Resep.
Halaman 2 dari 2
(naf/kna)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
