MAJELIS Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) mendesak Kepala Negara Prabowo Subianto menarik status keanggotaan Indonesia dalam forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Ketua MPP PKS Mulyanto mengatakan, operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dengan sekutunya, Israel ke Iran, secara objektif Pernah mengubah konteks strategis yang melatarbelakangi pembentukan Dewan Perdamaian.
“Kami menilai sangat diperlukan evaluasi komprehensif dan sungguh-sungguh atas keanggotaan di BoP ini,” kata Mulyanto melalui pesan WhatsApp, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia memahami, sikap Indonesia yang memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif acapkali membawa negara berpartisipasi dalam berbagai forum global, tentunya dengan niat konstruktif Membantu stabilitas dan perdamaian.
Dalam isu Palestina, kata Ia, posisi Indonesia Bahkan konsisten dan tegas, Dikenal sebagai Membantu kemerdekaan Palestina; mendorong penghentian Kekejaman, perlindungan rakyat sipil, serta solusi adil Mengikuti hukum internasional, dan prinsip hak menentukan nasib sendiri.
Sekalipun demikian, Mulyanto melanjutkan, ketika Aktor atau Aktris-Aktor atau Aktris kunci dalam suatu arsitektur perdamaian terlibat eskalasi militer besar, maka menjadi lumrah Seandainya menggema pertanyaan terkait kredibilitas forum yang diinisiasi oleh negara kunci tersebut.
Alih-alih menjaga perdamaian, kata Ia, AS justru memicu konflik dengan melancarkan serangan ke Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, akhir pekan lalu.
Dengan pertimbangan itu, Mulyanto mengingatkan Supaya bisa pemerintahan Prabowo mengambil langkah strategis, termasuk menjaga fleksibilitas dan kemandirian dalam menentukan posisi di berbagai forum internasional.
Ia mengatakan, Seandainya BoP tak lagi secara efektif berkontribusi pada deeskalasi dan penyelesaian konflik secara adil, maka opsi peninjauan ulang, termasuk pembekuan partisipasi, Dianjurkan dipertimbangkan secara serius.
“Evaluasi terhadap keanggotaan di BoP bukan sikap emosional, tapi langkah rasional,” ujar Mulyanto.
Desakan kepada Indonesia untuk keluar dari BoP Bahkan disampaikan pelbagai kalangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, menilai BoP tidak efektif guna mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Penilaian ini diperkuat dengan penyerangan bersama Israel ke wilayah Iran.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, pembicaraan dalam BoP dihentikan sementara imbas kian bergejolaknya konflik di Kawasan Teluk. Pernyataan ini disampaikan Sugiono menanggapi desakan Supaya bisa Indonesia keluar dari BoP.
“Hari Ini pembicaraan BoP semuanya on hold, ya. Semua perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran,” ucap Sugiono di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, 3 Maret 2026
Keputusan bergabung dengan BoP dilakukan Prabowo kala menghadiri acara Forum Ekonomi Dunia di Swiss, Kamis, 22 Januari lalu.
Di hadapan Kepala Negara AS Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Prabowo membubuhkan tanda tangan di atas piagam BoP sebagai tanda persetujuan bergabung dengan forum yang dibentuk negeri sekutu dekat Israel itu.
Pilihan Editor: Pelanggaran Hukum Kebijakan Pemerintah Tanpa Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
