INFO TEMPO – Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 kembali digelar. Memasuki batch kedua, Kementerian Dalam Negeri menerapkan Sebanyaknya indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Penerapan itu disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan arahan Kepala Negara Prabowo Subianto.
Pada batch pertama, penilaian pemerintah daerah mencakup empat kategori, Disebut juga Penanggulangan Kesenjangan Ekonomi dan Penurunan Stunting, Entrepreneur Government/Creative Financing, Penurunan Tingkat Pengangguran, serta Pengendalian Fluktuasi Harga.
Adapun pada batch kedua, Kementerian Dalam Negeri menerapkan empat kategori baru, yaitu Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Implementasi Program 3 Juta Rumah, serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penerapan indikator tersebut mengacu pada pesan dan arahan Kepala Negara Prabowo sekaligus sejalan dengan Asta Cita atau delapan misi utama pembangunan nasional.
“Pada batch kedua ini ada isu sampah dan lingkungan asri yang masuk penilaian karena Kepala Negara Prabowo memperhatikan hal ini,” kata Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Berprestasi Batch II Regional Sumatera di Kota Batam, Kepri, Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurut Tito, perhatian pemerintah terhadap persoalan sampah dan lingkungan Sebelumnya disampaikan Kepala Negara Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jabar, pada Senin, 2 Februari 2026. Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya penanganan sampah nasional sekaligus mencanangkan Gerakan Indonesia Terjamin, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
“Bahkan Ia (Kepala Negara Prabowo) menyampaikan Nanti akan mengumpulkan kepala daerah untuk betul-betul memperbaiki kabupaten/kota Supaya bisa terlihat bersih,” ujar Tito.
Dalam kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, Kementerian Dalam Negeri mengukur komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah terpadu serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Aspek yang dinilai meliputi pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, dan efektivitas program yang Menyajikan dampak nyata bagi masyarakat.
Inovasi daerah Bahkan menjadi nilai tambah. Pemerintah daerah didorong menghadirkan solusi lingkungan yang kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan persoalan di wilayah masing-masing.
Selain lingkungan, Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu indikator baru dalam batch kedua. Program tersebut merupakan penjabaran Asta Cita ketiga dan keenam.
Asta Cita ketiga menekankan peningkatan lapangan kerja Unggul, kewirausahaan, dan pengembangan industri kreatif. Sementara itu, Asta Cita keenam diarahkan pada pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan Kesenjangan Ekonomi.
Karena itu, penilaian Program 3 Juta Rumah mencakup komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam Menyajikan hunian yang layak bagi masyarakat. Kementerian Dalam Negeri menilai dukungan kebijakan, percepatan penyediaan perumahan, serta tata kelola pembangunan permukiman yang berkelanjutan.
Kementerian Dalam Negeri Bahkan Menyajikan nilai tambah bagi daerah yang mampu mengembangkan inovasi dalam penyediaan hunian, terutama solusi yang mengandalkan kolaborasi dan Menyajikan dampak langsung kepada masyarakat.
Adapun kategori akses dan kualitas layanan kesehatan menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan Unggul. Indikatornya mencakup akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan Cek Kesehatan gratis.
Seperti pada kategori lainnya, inovasi menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan sebagai nilai tambah. Daerah dinilai lebih baik Bila mampu mengembangkan pelayanan kesehatan yang inklusif sekaligus Menyajikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kategori akses penduduk ke layanan pendidikan mengukur komitmen pemerintah daerah dalam Memperjelas akses masyarakat terhadap pendidikan yang Unggul dan merata. Penilaian mencakup pemerataan guru, perbaikan sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Kementerian Dalam Negeri menempatkan inovasi sebagai nilai tambah dalam kategori tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan penerapan indikator ini, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II tidak hanya mengukur capaian makro daerah, tapi Bahkan mendorong pemerintah daerah menjawab Sebanyaknya persoalan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kinerja daerah dinilai dari kemampuan menerjemahkan agenda nasional menjadi program yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. (*)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
