Bisnis  

Harga Pertamax Melejit Jadi Rp16.250, Kelas Menengah Kian Terjepit

loading…

Fluktuasi Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026). FOTO/Yudistiro Pranoto

JAKARTA – Keputusan mendadak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 dinilai semakin menjepit ruang belanja masyarakat kelas menengah. Kebijakan dengan lonjakan sekitar 32% ini dikhawatirkan memicu efek domino terhadap perekonomian nasional, termasuk membengkaknya anggaran Bantuan Pemerintah energi.

“Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya Merupakan membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite Bahkan berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan Bantuan Pemerintah dari Pemerintah,” ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, seperti dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

Baca Bahkan: Pertamax Naik Picu Migrasi Besar-besaran ke Pertalite, Bantuan Pemerintah BBM Jebol?

Media menegaskan, pandangan bahwa kenaikan Pertamax RON 92 hanya memukul kalangan orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru. Pasalnya, pengguna BBM jenis ini bukan hanya orang kaya, melainkan Bahkan kelas menengah rentan, pekerja, pegawai, guru, Sampai sekarang pengemudi ojek daring (ojol) yang selama ini mengandalkan bahan bakar lebih baik untuk kendaraannya.

Ia mewanti-wanti, lonjakan harga yang terlampau tinggi ini Berencana berdampak langsung pada merosotnya daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class. Ditambah lagi dengan, kondisi tersebut berpotensi memicu bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, Fluktuasi Harga bahan pangan, transmisi suku bunga kredit yang lebih Mudah, lonjakan pemutusan hubungan kerja (Pemecatan Karyawan) pada kuartal III, Sampai sekarang meningkatnya risiko Tindak Pidana dan gejolak sosial.

Terkait potensi migrasi konsumen, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengingatkan adanya konsekuensi lonjakan permintaan terhadap Pertalite. Menurutnya, pembatasan pembelian melalui kode QR (QR code) tidak Berencana efektif menahan anggaran Bantuan Pemerintah Seandainya masih terjadi kebocoran dan praktik jual-beli Pertalite di luar SPBU resmi.

Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

Exit mobile version